Warga  Binaan Rutan Kelas II B Depok Ikut Perekaman e-KTP

DepokNews–Ribuan warga binaan Rutan Kelas II B Kota Depok, pada Rabu (5/12) melakukan perekaman E-KTP persiapan untuk proses Pemilu tahun 2019.

Karutan Depok Bawono Ika mengatakan ada 1.530 warga binaan diantaranya 36 perempuan mulai dilakukan proses rekaman data E-KTP di dalam Lapas.

Proses perekaman dilakukan langsung oleh Diskucapil Kota Depok.

Proses rekaman E KTP dilakukan selama seminggu dan baru dimulai kemarin. Selain juga hadir tim dari KPU, Bawaslu dan dilakukan pengamanan dari anggota Polsek Sukmajaya.

Menurut Bawono, hingga sekarang baru berjalan tiga hari proses rekaman sudah sebanyak 562 warga binaan yang sudah terekam.

“Karena warga binaan kita banyak ada 1.530 orang sehingga dikasih waktu selama seminggu proses perekaman E KTP,”katanya.

Hal ini bertujuan data yang masuk nanti akan dipergunakan untuk partisipasi ikut mencoblos di Pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019 nanti.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Rutan Cilodong, Boy Sagara mengatakan verifikasi data para warga binaan merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mensukseskan Pemilu 2019.

“Disini kami melaksanakan perekaman data dengan sistem biometrik berdasarkan retina oleh Disdukcapil dan KPU. Kegiatan itu bertujuan untuk mengetahui identitas warga binaan agar tidak kehilangan hak politiknya pada pemilu nanti,”katanya.

Dia mengatakan, total warga binaan yang tercatat sampai dengan hari ini di Rutan Depok mencapai 1.530 orang.

“Dari total keseluruhan angka tersebut, kami pastikan tidak ada yang hilang hak pilihnya. Maka dari itu kami juga berkewajiban mendukung KPU dan Disdukcapil untuk mendata DPT  pasti, warga binaan,” katanya.

Berdasarkan data sementara, baru sekitar 562 orang napi yang memiliki DPT. Sedangkan lebih dari 900 orang masih dalam proses verifikasi.

“Dengan kegiatan ini kami harapkan sisanya bisa mendapatkan data tersebut.”
katanya.

Dia mengatakan Rutan Depok merupakan salah satu UPT pemasyarakatan penyangga Ibu Kota.

Maka tak heran jika terdapat napi yang bukan berdomisili di Kota Depok.

Terkait hal itu, KPU dan Disdukcapil pun telah membuka akses dari tingkat pusat untuk pencocokan data.

“Dua bulan ini saja kita dapat limpahan lapas Jakarta sebanyak 300 an. Namun Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.

Salah satu alas an dilakukan verifikasi data lantaran banyak napi yang tidak memiliki nomor induk KTP maupun KK.

Banyak warga binaan tidak punya identitas KTP dan KK, identitasnya merka hanya surat putusan hakim. Itu yang jadi masalah.

“Sementara untuk mendapatkan DPT saratnya adalah memiliki KTP, ya nomor induk KTP dan KK. Makanya kita lakukan biometrik retina ini agar mereka tidak kehilangan hak pilihnya nanti.”katanya.

Komisioner Bidang Data KPU Depok, Jayadin mengungkapkan, dari 1500-an napi yang tercatat di Rutan Depok, sebanyak 920 orang diantaranya belum teridentifikasi di Daftar Pemilih Tetap alias DPT.

“Nah target kita adalah menyisir teman-teman yang belum tercatat dalam DPT agar bisa menggunakan hak pilihnya,”katanya.

KPU menargetkan, verifikasi data tersebut bisa rampung dalam waktu sepekan.