DepokNews — Peran penting UMKM diantaranya ialah jumlah industrinya yang besar serta potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dalam acara Forum OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, di Wisma Hijau, Mekarsari, Cimanggis, Rabu (22/02/2017), seperti release depok.go.id
“Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM dapat dijadikan pilar tangguh untuk mendorong perekonomian nasional, sehingga wajar jika pemerintah menjadikan UMKM sebagai agenda utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Wakil Walikota dalam acara yang dihadiri para pelaku koperasi, usaha mikro, unsur dinas dan kecamatan. UMKM menurutnya, turut mendukung sentra ekonomi di Kota Depok dimana saat ini pertumbuhan ekonomi Kota Depok termasuk yang tertinggi di Jawa Barat. Hal ini tidak terlepas dari peran pelaku usaha mikro atau UMKM.
Pemerintah Kota Depok dengan salah satu programnya Depok Sahabat UMKM terus berupaya menciptakan kondisi UMKM yang mandiri, sehat dan kuat guna mendukung perekonomian di Kota Depok. Program Depok Sahabat UMKM juga secara tidak langsung turut mendukung program nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi. “Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui sahabat UMKM ini, diantaranya dengan gerakan Bangga Pakai Produk Depok, penguatan bisnis UMKM dan Koperasi serta mendorong pemasaran produk-produk UMKM secara online atau UMKM Goes to Digital,” terangnya. Upaya lain dalam meningkatkan kapasitas UMKM ialah dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang menghadirkan para pakar dibidangnya untuk menambah wawasan dari para sahabat UMKM.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota juga mengatakan Pemerintah Kota Depok lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi untuk menghindari koperasi yang menyalahi aturan, selain juga terus dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas koperasi. Pengawasan akan dilakukan secara berkala, agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan oleh koperasi abal-abal. “Kita ingin UMKM ini ada wadahnya, ada lembaganya yang mampu bersinergi dan berkomunikasi dengan kita. Sebelumnya kita punya kurang lebih 679 koperasi, namun setelah dilakukan evaluasi akhirnya ada sekitar 282 koperasi yang tidak bergerak , tidak berjalan dan akhirnya di stop. Kita ingin koperasi yang benar-benar berkualitas, bukan koperasi abal-abal yang akhirnya tersandung persoalan hukum. Kami juga sangat ketat dalam mengeluarkan ijin koperasi” jelas Pradi. Dalam acara yang menghadirkan narasumber dari Baplitbangda Kota Depok, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Pradi berharap pada OPD terkait dan stakeholder untuk dapat bersinergi dan menjalin komunikasi untuk dapat melaksanakan dan merealisasikan semua program yang telah dicanangkan serta semakin mengokohkan program Depok Sahabat UMKM