Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna berfoto dengan narasumber dan peserta Kursi (Istimewa)

DepokNews- Meningkatkan peran dan partisipasi kaum milenial Kota Depok, pada Soft launching Koordinator Jaringan Democracy and Electoral
Empowerment Partnership (DEEP) Kota Depok mengadakan kursus singkat
(Kursi) di Aula STEI SEBI Jalan Raya Parung, Kelurahan Curug, Bojongsari, beberapa waktu lalu.

Dalam Kursi perdana yang mengusung tema ‘Peran Kaum Milenial di Pemilu 2019’ dibuka Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dan dihadiri Direktur DEEP, Yusfitriadi, Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, Komisioner KPU Kota Depok, Habibi dan diikuti sekitar 75 peserta dari perwakilan pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota
Depok.

Pradi Supriatna mengatakan, jumlah pemilih milenial pada Pemilu 2019 cukup signifikannya. Sehingga, para pemilih generasi milenial di Kota Depok harus diberikan pemahaman dan pendidikan politik serta demokrasi.

“Jangan sampai mereka apatis terhadap pesta demokrasi, mereka harus menggunakan hak konstitusionalnya,” kata Pradi.

Menurut Pradi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini, pemilih milenial tidak akan mungkin pemilih bisa menentukan pilihannya dalam pemilu 2019 dengan cerdas dan bertanggungjawab, ketika tidak
mengenal terlebih dahulu rekam jejak para caleg dan calon presiden dan wakil presiden.

“Saya mengapresiasi kepada DEEP yang mampu membangun tradisi pendidikan politik dan demokrasi untuk kalangan milenial yang tidak banyak lembaha melakukan itu. Semoga lembaga legislatif dan pemerintah serta lembaga penyelenggara Pemilu bisa menaruh perhatian terhadap pendidikan Pemilu dan demokrasi ini,” jelas Pradi.

Dalam sambutan pengantarnya Direktur DEEP, Yusfitriadi menyatakan tantangan krusial yang dihadapi oleh pemilih saat ini terlebih generasi milenial dalam pemilu 2019 adalah, melawan hoax dan ujaran kebencian yang setiap saat masuk ke dalam pikiran para pemilih,
kemudian politik transaksional, selanjutnya politik Identitas, pemilih
kalangan milenial akan sangat rentan terbawa arus politik identitas.

“Ini terjadi ketika menggunakan kemasan agama, suku dan ras demi mencapai kekuasaan,” kata Yusfitriadi.

Selain itu, sambung Yusfitriadi adalah KTP electronik, sebab sebagian besar pemilih dari generasi milenial saat ini belum mempunyai KTP elektronik, terlebih pelajar yang ketika hari pungut hitung baru menginjak usia 17 tahun.

“Oleh karena itu, Kursi ini hadir dalam rangka menyiapkan generasi yang mampu melawan potensi-potensi tadi,” pungkasnya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Depok Dede Selamet permana mengatakan, pihaknya juga sampaikan peran dan fungsi Bawaslu agar mereka ikut menjadikannya bagian dari Bawaslu dalam mengawasi Pemilu. Karenannya saya menyambut gembira karena langkah positif DEEP yang harus disambut positif juga oleh semua pihak. Perlu juga membangun pemahaman, jejaring, kerja sama agar Pemilu lebih berintegritas.
“Semakin banyak yang terlibat semakin baik,” tandas Dede.(mia)