DepokNews- Pendidikan kependudukan baik melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal telah dilakukan secara khusus oleh Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini guna meningkatkan kualitas keluaga Indonesia diperlukan terobosan yang inovatif.
Plt. Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo mengatakan pembangunan berwawasan kependudukan mempunyai dua komponen utama dimana penduduk sebagai fokus, dan pengambilan keputusan menggunakan informasi kependudukan. Penduduk sebagai fokus berarti penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Artinya, penduduk berperan sebagai penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus sebagai pihak yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri.
Sementara itu, pengambilan keputusan perlu didasarkan pada data kependudukan yang baik.
“Kedua hal tersebut hanya akan bisa terselenggarakan dengan baik jika konsep pembangunan berwawasan kependudukan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya saat seminar Implikasi Proyeksi Penduduk dalam Perencanaan Pembangunan di Depok, Rabu (7/11/2018).
Upaya kebijakan pembangunan dari pemerintah yang menempatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan akhir semakin banyak dilakukan. Tetapi penempatan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan akhir pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah Indonesia saja.
Diperlukan upaya secara kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap penduduk mencapai kesejahterannya. Disisi kemajuan teknologi, pemerintah dan organisasi profesi menghadapi tantangan baru dalam memperkuat dan memperluas konsep pembangunan berdasarkan kependudukan.
Upaya untuk meninjau cara penyampaian informasi atau pengetahuan yang dapat mengubah pemahaman masyarakat atau sering disebut difusi inovasi perlu untuk dilakukan.
“Mulai tahun 2010an dan ke depan, isu-isu lainnya mewarnai pembicaraan mengenai penduduk. Hal-hal seperti pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan mobilitas internasional, stunting, lansia dan jaminan sosial bagi semua penduduk menjadi isu yang dianggap penting untuk diperhatikan,” bebernya.
Hal-hal seperti pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan mobilitas internasional, stunting, lansia dan jaminan sosial bagi semua penduduk menjadi isu yang dianggap penting untuk diperhatikan. Selain itu, pengalaman di Lombok dan Palu juga mengingatkan kita bahwa dalam perencanaan kependudukan kita tidak dapat melupakan risiko bencana.
“Adanya pergeseran isu-isu tersebut di atas memerlukan adanya tidak saja tersedianya data yang lengkap dan berkualitas, tetapi juga pengembangan konsep dan indikator yang bisa menjelaskan kaitan penduduk dengan hal-hal lainnya sehingga perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan kependudukan bisa menjadi optimal,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi (IPADI) Sudibyo mengatakan, perlu adanya penyempurnaan konsep kependudukan yang relevan dengan kondisi terkini.
“Selain itu harus dilakukan identifikasi tantangan maupun kendala pendidikan kependudukan di Indonesia dan merancang upaya difusi inovasi materi kependudukan yang konstektual, komprehensif dan integratif,” pungkasnya.(mia)