DepokNews–Jakarta (08-05), Hj. Nur Azizah Tamhid, BA. MA. Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jabar Vl Depok-Bekasi apresiasi upaya Kepala BNPB dan jajarannya dalam menangani percepatan penanggulangan Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia

Hal ini terungkap saat Tim Pengawas Penanggulangan Covid-19 DPR RI berkunjung ke Kantor BNPB di GRAHA BNPB Jl. Pramuka No. 38 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur

Dalam kesempatan tersebut tidak lupa usulkan penambahan alat PCR untuk RSUI dan obat, reagen dan BHMP (Bahan Medis Habis Pakai) untuk Dinas Kesehatan Kota Depok

Hal itu karena kasus konfirmasi Covid-19 terus meningkat di Depok

Laboratorium RSUI baru mampu lakukan test 50/hari dari target 100/hari karena kurangnya peralatan, untuk itu alat PCR perlu ditambah, Ujarnya kepada Kepala BNPB

Meski sudah ada juga Laboratorium di RS Bayangkara Brimob dan Juga RSUD Depok namun masih kurang optimal

“Kami inginnya dari total ODP (Orang Dalam Pemantauan) di Depok keseluruhannya yang berjumlah ribuan di test PCR,” ujar Hj. Nur Azizah Tamhid.

Perlu diketahui berdasarkan Update Terkini Covid-19 Depok sd 07 Mei 2020, Kasus Konfirmasi 330, Sembuh 47 dan Meninggal 20

OTG (Orang Tanpa Gejala) 1.342, selesai pemantauan 434 dan masih dalam pemantauan 908 (67,66 %)

ODP (Orang Dalam Pemantauan) 3.396, selesai pemantauan 1.809 dan masih dalam pemantauan 1.587 (46.73%)

PDP (Pasien Dalam Pengawasan) 1.318, selesai pengawasan 571 dan masih dalam pengawasan 747 (56.68%)

Meskipun Depok sudah terapkan PSBB namun cenderungnya masyarakat kurang disiplin taati Protokol Pencegahan Covid-19, ujarnya

Penyebaran virus Corona secara global dan di indonesia masih terus bertambah setiap harinya.

Sejak pertama diumumkannya penemuan kasus positif Covid-19 di Indonesia (2 Maret 2020), penyebaran virus Corona di Indonesia masih mengkhawatirkan.

Kasus baru terus meningkat. Penyebaran di 34 provinsi dan 331 kabupaten/kota terjadi seiring dengan pergerakan orang antar wilayah di Indonesia.
Penambahan jumlah kasus positif Covid-19 ini, sebagian besar tanpa disertai gejala.

Pada rentang waktu 4-5 Mei 2020, jumlah orang yang positif Covid-19 meningkat signifikan dari 11.587 orang menjadi 12.071 orang dengan angka sembuh sebanyak 1.954 orang menjadi 2.197 orang.

Walaupun penambahan angka kematian cukup rendah yakni dari 864 orang menjadi 872 orang. Jumlah kasus positif Covid-19 didominasi oleh kelompok umur produktif (30-49 tahun) sebesar 39,6% diikuti dengan kelompok umur 50-69 tahun sebesar 34%.

Sampai sekarang episentrum utama penyebaran virus Corona adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Banten.

Masih pada kurun waktu yang sama, peningkatan terjadi pada jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebesar 2.388 orang yaitu dari 24.020 orang menjadi 26.408 orang.

Padahal dalam beberapa hari terakhir, penambahan angka PDP sempat hanya berada diangka ratusan Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) meningkat sebanyak 4.048 orang yaitu dari 235.178 orang ODP mejadi 239.226 orang, tetapi sebagian dari mereka sudah selesai dipantau.

Berbagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dilakukan oleh pemerintah secara bertahap, mulai dari himbauan, peringatan, larangan, sampai ancaman pelanggaran penerapan jaga jarak dan pembatasan gerak.

Dilanjutkan dengan pola skala jaga jarak yang awalnya berbasis pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, kemudian meluas menjadi berbasis wilayah atau PSBB wilayah (awalnya diterapkan di DKI dan sekitarnya).

Kebijakan yang sampai sekarang masih diterapkan adalah pola pembatasan gerak berupa himbauan diam di rumah, kegiatan bekerja dan belajar dari rumah, beribadah di rumah, dan jangan mudik.

Namun masih saja ada warga yang melanggar kebijakan tersebut sehingga penyebaran virus Corona semakin meluas. Bagi yang sudah terlanjut mudik, dilakukan rapid tes, jika hasilnya negatif dilakukan isolasi mandiri sedangkan jika positif dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Bantuan sosial dari pemerintah serta berbagai gerakan sosial secara mandiri dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong cukup mengurangi beban permasalahan sekelompok masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Namun permasalahan dan keluhan masyarakat seperti tidak merata atau tidak tepat sasaran menjadi tambahan pekerjaan rumah yang perlu diatasi pemerintah untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kenerja, pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pembangunan oleh pemerintah, Anggota DPR periode 2019-2024 telah membentuk Tim Pengawas Bencana DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19. Tim Pengawas Bencana DPR RI terdiri dari satu orang Pimpinan dan 30 orang Anggota secara proporsional yang mewakili fraksi-fraksi di DPR.

Tim bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penanganan bencana pandemik Covid-19 serta menyampaikan hasil pengawasannya dalam Rapat Paripurna sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, Timwas Bencana Pandemi Covid-19 melakukan kunjungan kerja ke kantor BNPB/Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.