DepokNews– Nama Salim Segaf al-Jufri mencuat saat Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional merekomendasikannya sebagai salah satu bakal calon Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subisnto. Banyak pihak terkejut dan bertanya-tanya: apa prestasi tokoh yang dikenal sebagai cucu pahlawan nasional Sayid Idrus Salim al-Jufri (pendiri organisasi Al-Khairaat) itu?
Salim Segaf pernah menjabat Duta Besar RI untuk Kerajaan Saudi Arabia dan Kesultanan Oman (2004-2009) kemudian menjadi Menteri Sosial (2009-2014) dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Direktur Center for Indonesian Reform (CIR), Sapto Waluyo, mencatat Salim Segaf sebagai tokoh low profile dengan integritas dan dedikasi tinggi. “Pada pekan pertama setelah pelantikan sebagai menteri, Doktor Salim menyambangi seluruh pegawai di kantor Kemensos dan Balai Besar. Di tengah kesibukan dinasnya, pak Menteri menjenguk pegawai yang berstatus paling rendah di rumahnya. Hal itu bertujuan untuk mengetahui kondisi SDM secara nyata,” kenang Sapto yang pernah menjadi Tenaga Ahli Mensos.
Bila ditanya kinerja Kemensos pada masa kepemimpinan Salim Segaf, maka berikut ini sebagian cuplikannya:
1. Menuntaskan Undang-undang Penanganan Fakir Miskin (Nomor 13 Tahun 2011), UU Penanganan Konflik Sosial (Nomor 7 Tahun 2012), dan Ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (UU Nomor 19 Tahun 2011). Kemudian merancang Peraturan Pemerintah terkait UU tersebut dan Peraturan Mensos sebagai pelaksanaannya.
2. Menetapkan kriteria fakir miskin yang berhak mendapat jaminan sosial dan mendorong pemutakhiran basis data terpadu program penanggulangan fakir miskin bersama TNP2K. Ada sekitar 40 persen penduduk Indonesia dengan tingkat kesejahteraan terendah (92 juta jiwa). Dari situ ditetapkan Penerima Bantuan Iuran BPJS tahap awal (2014) sebanyak 86,4 juta warga miskin dengan anggaran senilai Rp 19,93 triliun. Daftar PBI diverifikasi dan disahkan Mensos, sedang anggarannya dititipkan ke Kemenkes.
3. Mengintegrasikan program bantuan langsung bersyarat (Program Keluarga Harapan) kepada keluarga miskin dengan program pemberdayaan (KUBE dan PNPM) dan bantuan pendidikan (Kemendiknas). Peserta sampai tahun 2014 berjumlah 3,2 juta rumah tangga sangat miskin (sekitar 13 juta jiwa) dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Menurut evaluasi tim independen, peserta PKS yang berhasil dientaskan/berdayakan 39,94 persen (graduasi/meningkat kesejahteraan) dan 60,06 persen (transisi). PKH dimulai sejak 2007 pada masa Mensos Bachtiar Chamsyah), namun di era Salim Segaf program itu diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Contoh sukses KUBE bagi penyandang disabilitas adalah tokoh disabilitas Sukiat yang membuka bengkel/karoseri mobil di Solo. Di bengkel itu siswa SMK Solo melakukan praktek otomotif, dan akhirnya merancang prototipe mobil Esemka. Mobil itulah yang dibawa Walikota Joko Widodo ke Ibukota menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta.
4. Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan penilaian terhadap laporan keuangan Kemensos (2013-2014) sebagai Wajar Tanpa Pengecualian, padahal sebelumnya hanya Wajar Dengan Pengecualian. Pada awal masa Mensos Khofifah Indarparawansa (2015) status laporan keuangan Kemensos sempat turun (disclaimer) lagi karena program bansos yang memakai dana CSR dinilai BPK tidak jelas pertanggungjawabannya. Peniliaian KPK terhadap inisiatif Kemensos juga positif dalam hal upaya pemberantasan korupsi, melalui transparansi dana bansos dan proses perizinan undian/kegiatan sosial. Sejak pelantikan tahun 2009 di Kemensos ditandatangani Pakta Integritas bersama pejabat eselon 1 dan 2, melakukan monitoring kinerja dan pengawasan publik, serta penerapan zona antikorupsi di balai/panti sosial.
5. Terobosan lain dalam uji coba pelayanan terpadu untuk warga miskin: semua kebutuhan bansos (pangan, pendidikan, kesehatan dll) dilayani satu pintu. Sehingga warga tidak perlu mondar-mandir urusan administrasi. Uji coba itu dilakukan di lima kota: Sragen, Berau, Payakumbuh, Sukabumi, dan Bantaeng. Respon masyarakat sangat positif.
Di balik kiprah resmi sebagai pelayan masyarakat, Salim Segaf punya kisah unik dalam setiap kunjungan ke daerah. Ketika melaksanakan agenda bedah rumah tak layak huni (RTLH) untuk warga miskin, Mensos mohon izin tidur di rumah warga yang akan direhab. “Tujuannya untuk efisiensi, tidak perlu menginap di hotel, sambil berinteraksi dengan warga sekitar. Sehingga besok paginya rehab dilakukan secara gotong royong,” ujar Sapto. Saat menginap di Gunung Kidul, Yogyakarta, Mensos makan bersama warga dengan menu istimewa: sayur daun papaya dan lauk belalang goreng.
Salim Segaf memegang peta persebaran komunitas adat terpencil di seluruh pelosok Indonesia yang tahun 2014 diperkirakan berjumlah 213.087 keluarga. Program utama adalah menyediakan kebutuhan dasar bagi keluarga yang masih tinggal di hutan atau tempat terpencil lain. Salim Segaf sudah biasa masuk hutan, seperti di Papua bertemu suku Koroway dan Kombay membuat rumah di atas pohon (5-10 meter dari permukaan tanah). “Sambil menaiki tangga darurat dari batang pohon, Doktor Salim menyapa warga. Satu rumah pohon bisa dihuni 3-4 keluarga (sekitar 15 orang). Saat turun, ada seorang anak suku Koroway minta ikut ke Jakarta karena orangtuanya sudah terpisah. Doktor Salim meminta Kepala Dinsos setempat agar anak tersebut dibina di panti terdekat,” ungkap Sapto. Kemensos membangun rumah panggung layak huni, warga tentu senang, walau sebagian masih ada yang suka tinggal di atas pohon.
Di luar program resmi, Salim Segaf berinisiatif kolaborasi dengan Menteri Pertanian saat itu untuk menanam bibit pohon yang sesuai kondisi tanah Papua dan memberi bibit ternak untuk dipelihara. Salim Segaf sebenarnya mau nginap di hutan, tapi Pangdam Trikora dan Kapolda Papua tak berani menjamin. Apalagi, Bupati Mappi tidak ikut karena masih berada di Jakarta. Akhirnya Salim Segaf balik ke Merauke dengan menumpang helikopter, sementara wartawan terpaksa naik perahu menyusuri sungai, selama enam jam ke kota terdekat. Itulah sosok dan kiprah tokoh yang sedang menjadi sorotan di Tanah Air jelang penentuan capres dan cawapres yang akan berlaga 2019.