DepokNews–Pengurus Daerah Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (PD PROKAMI) Kota Depok menilai perlu kesungguhan semua pihak baik pemerintah, aparat dan komponen masyarakat untuk sama-sama menekan laju penularan dan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Depok melalui PSBB tahap ketiga ini.

“Kebijakan PSBB harus disertai perangkat operasional dan monitoring yang terkendali dan alokasi pendanaan yang memadai. Sebagai contoh dalam analisis biaya perawatan pasien Covid-19, setidaknya diperlukan 70 – 80 juta rupiah per pasien dirawat dengan lama rawat inap 10 hari isolasi dan 5 hari ICU,”ujar Ketua PD Prokami Kota Depok
Dr. Fakhrur Razi, MS melalui siaran persnya. Kamis (14/5/2020).

Dikatakan Fakhrur Razi bisa dibayangkan berapa biaya yang harus disiapkan jika angka kasus tidak bisa ditekan dan cenderung meningkat akibat longgarnya penerapan aturan PSBB.

“Belum lagi kebutuhan fasilitas kesehatan berupa ruang isolasi dan ICU dengan ventilator, dimana pemenuhannya tidak akan pernah sanggup dipenuhi dalam waktu singkat, jika tidak kita minimalisir,”ungkapnya.

Selain itu, data jumlah PDP harus menjadi indikator untuk mengetahui kapan puncak kurva akan terjadi selain data kasus terkonfirmasi positif. Adapun data sebaran kasus terkonfirmasi positif, ODP, PDP, OTG harus dipetakan dan digunakan untuk dijadikan dasar melakukan intervensi epidemiologi.

” Dan hal tersebut meliputi upaya isolasi mandiri terkendali oleh lurah dan camat bersama sama dengan masyarakat melalui Kampung Siaga Covid-19 serta penguatan kapasitas Tes PCR dan ruang isolasi serta ICU dengan ventilator di RS Rujukan, termasuk penunjukan RS Rujukan tambahan,”katanya.

Tak hanya itu permasalahan komunikasi, informasi dan edukasi tidak kalah penting. Masyarakat perlu diyakinkan mana informasi yang sifatnya wacana mana yang telah menjadi kebijakan.

“Selain pemahaman yang benar terkait penularan dan penyebaran Covid-19 yang harus bisa didapatkan dari informasi yang valid yang bersumber dari kanal informasi pemerintah, guna mengantisipasi gejolak masyarakat dan stigmanisasi kepada kasus,”bebernya.

Terkait hal tersebut PD Prokami Kota Depok menyampaikan beberapa rekomendasi dalam rangka optimalisasi penanganan Covid-19 di Kota Depok khususnya dalam penerapan PSBB tahap III.

Yang pertama meningkatkan peran Puskesmas dengan melibatkan organisasi profesi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat melalui peningkatan KIE kepada masyarakat tentang dampak Covid-19 sehingga diharapkan lebih menaati aturan dalam PSBB, seperti tidak berkumpul/berkerumun, menggunakan masker, jaga jarak fisik & terapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dimanapun berada khususnya mencuci tangan dengan sabun.

“Peran keluarga untuk mendidik anak-anak dalam PHBS dan memberikan asupan gizi yang optimal sangat penting, karena selain orang tua usia lanjut dan penyakit penyerta,anak-anak mempunyai kerentanan yang tinggi,”katanya.

Yang kedua Lurah, Camat dan LPM berkolaborasi dalam menyiapkan rumah detensi/karantina khusus ODP/OTG/PDP dengan gejala ringan, yang tidak memungkinkan melakukan karantina rumah secara mandiri. Setidaknya diperlukan tempat yang memadai untuk 10 orang tiap kelurahan.

“Bisa dalam 1 area atau dipisah sesuai kemampuan tiap kelurahan menyiapkannya,”paparnya.

Selanjutnya yang ketiga Pemerintah Kota Depok melalui Gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Depok perlu meningkatkan kapasitas pemeriksaan PCR minimal 200 tes/hari, guna mendapatkan data kasus yang akurat.

“Sehingga memudahkan upaya untuk merespons/meminimalisir penyebaran dan penularan serta mengurangi lamanya rawat inap yang memanjang karena tertundanya hasil RT PCR akibat antrian pemeriksaan,”bebernya.

Kelima gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Depok juga perlu meningkatan kapasitas pelayanan kesehatan berupa ruang isolasi, ventilator & ruang ICU khusus Covid-19 guna mengantisipasi lonjakan kasus pada puncak pandemi.

Tim Prokami Siaga
Ketua
Ipik M Fikri, SKM, MKes
Anggota
Apt Retno Wijayanti, SSi
Iqbalur Ramadan, SKM
Dr Salma
Dr Siti Aisyah, MARS

Ketua PD Prokami Kota Depok
Dr. Fakhrur Razi, MS