Sekda Depok Hardiono Hadiri Rakor Penanggulangan Banjir di Kemendagri, Ini Tiga Point Kesepakatan

DepokNews–Sekretaris Daerah (Sekda ) Kota Depok, Hardiono mewakili Depok hadir dalam rapat kordinasi (rakor) penanggulangan banjir di DKI,Jabar dan Banten yang diadakan Kementrian Dalam Negeri di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (07/01/2020).

Dalam keterangan yang disampaikan, Hardiono mengatakan sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota, Depok harus siap dengan segala bentuk kemajuan.

“Apalagi Depok juga termasuk salah satu wilayah yang terkena dampak banjir belakangan ini,”ujarnya

Dijelaskan Hardiono tiga point hasil rakor yang dilaksanakan hari ini akan dilanjutkan untuk ditindak lanjuti di Kota Depok.

“Hasil rapat koordinasi (Rakor) ini nantinya akan kita bawa kedalam perencanaan tata ruang Depok,”lanjut Hardiono.

Sementara itu dalam Rapat yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo menghasilkan tiga poin yang disepakati untuk mengantisipasi banjir.

“Kita sepakat bahwa terkait bencana banjir kemarin ke depan ada tiga hal, yang pertama pascabencana kita penanganan tanggap darurat, yaitu menyelesaikan dari permasalahan yang ada khususnya para warga diberikan bantuan dan sebagainya,” kata Hadi seusai rapat.

Kesepakatan berikutnya adalah diperlukan keterpaduan pemerintah pusat dengan daerah untuk mengantisipasi banjir. Kesepakatan ini didorong untuk segera disikapi oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Kemudian yang kedua, tentunya antisipasi banjir mendatang karena musim hujannya belum selesai, lah ini keterpaduan dari pemerintah dengan kementerian dan lembaga akan segera menyikapi secara terpadu,” ujar Hadi.

Kesepakatan terakhir ialah berkaitan dengan penganggaran dan perencanaan APBD 2020 di setiap daerah. Kemendagri mendorong anggaran yang dirasa belum tepat untuk direvisi.

“Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan program jangka pendek dan menengah khususnya di dalam penganggaran dan perencanaan penganggaran APBD 2020 sehingga yang belum tepat nanti kami lakukan revisi,” tuturnya.

Diketahui rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Pemkot Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, Pemkab Cianjur, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, BMKG, dan BNPB turut hadir.