DepokNews–Anggota Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang, meminta keseriusan pemerintah dan pihak terkait penanganan bencana untuk mementingkan mitigasi bencana sebagai prioritas utama. Bencana yang datang seperti menimpa Nusa Tenggara Timur, sebenarnya sudah masuk dalam peta bencana nasional yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Namun, implementasi kebijakan masing-masing daerah terhadap peta bencana masih sebatas di atas kertas. Peta bencana belum sungguh-sungguh dijadikan arahan untuk menyusun mitigasi bencana.

“Kita sudah punya peta. Bahkan indeks resiko bencana pun sudah disusun. Tapi itu akan menjadi sia-sia dan terulang terus bencana dengan korban banyak, karena tidak diikuti keseriusan dan kecepatan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi dari pencegahan sampai penanggulangan. Padahal akan adanya bencana itu kan sudah bisa diprediksi sebelumnya,” kata Samsu menanggapi banyaknya korban meninggal dunia dalam bencana Nusa Tenggara Timur yang merenggut lebih dari 100 warga di 10 kabupaten.

Topan Tropis Seroja memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang sejak 4 April 2021 di 10 wilayah NTT. Yakni
Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Flores Timur, Lembata, Alor, Ende, Kupang, Rote Ndao, dan Malaka..

Berdasarkan indeks resiko bencana Indonesia yang disusun BNPB dari 10 wilayah yang terkena musibah Topan Tropis Seroja, hanya satu yang beresiko sedang yakni Kabupaten Sumba Barat. Sehingga sembilan wilayah lainnya yang masuk resiko bencana tingkat tinggi seharusnya sudah menjadi prioritas kewaspadaan pemerintah daerah setempat.

Samsu memaparkan mitigasi meliputi dua komponen yaitu bahaya atau hazards yakni fenomena alam atau buatan manusia yang merusak lingkungan hidup dan kerentanan atau vulnerability yakni satu keadaan masyarakat yang mengarah pada ketidakmampuan menghadapi suatu ancaman bahaya.

“Mitigasi itu harus diperkuat, karena suatu bencana sebenarnya sudah bisa diprediksi walau tidak tahu kapan datangnya. Kita bisa melakukan persiapan mitigasinya. Kelemahan mendasar dari kita selalu pemerintah daerah yang lemah melakukan mitigasi,” ujar Samsu.

Samsu mengatakan meskipun pandemi Covid-19, bencana alam jangan dilupakan karena akan eksis selalu menjadi ancaman.

“Peta bencana pada dasarnya sudah dibuka oleh BNPD. Tapi lagi-lagi daerah tidak agresif melakukan komunikasi dengan BNPB dan BPBD karena mereka tidak menjadikan bencana sebagai prioritas daerah masing-masing.” tukasnya.

Ke depan, Samsu meminta supaya mitigasi dan update peta resiko bencana menjadi titik serius yang diprioritaskan dalam penganggaran.