DepokNews–Masyarkat Kota Depok yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok pada Rabu (12/9) melakukan aksi demo ke Istana Negara di Jakarta.
Sebelum berangkat mereka berkumpul di lampu merah juanda, margonda atau taman kampung kita Depok.
Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan kepada wartawan mengatakan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No 2,3 dan 5 Tahun 2018 semakin memberatkan dan merugikan pasien, dokter, perawat, bidan dan rumah sakit.
Walaupun sudah membayar BPJS tapi BPJS tidak lagi menanggu biaya persalinan normal di rumah rumah sakit. Pasien katarak miskin walau memiliki kartu BPJS terancam buta, karena tidak lagi ditanggung BPJS.
Semua pasien BPJS yang membutuhkan rehabilitasi medis, harus membayar sendiri semua biaya pelayanan kesehatan.
Untuk itu Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) akan menghadap Presiden Jokowi untuk mengadukan rusaknya pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS. Aksi DKR ke Istana Merdeka Jakarta Rabu (12/9) di depan Istana Negara.
“Kami akan menuntut pencabutan Semua Peraturan BPJS yang merugikan rakyat dan mengganti segera Direksi BPJS Kesehatan. Kami juga meminta Jaminan Kesehatan gratis berkualitas untuk seluruh rakyat di kelas 3 di rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia,”katanya.
Pertama, menuntut jaminan kesehatan gratis berkualitas untuk seluruh rakyat, di kelas 3, cukup dengan menunjukkan KTP. Kedua, bebas bayar real cost untuk semua pelayanan di rumah sakit. “Ketiga agar pemerintah mencabut semua peraturan BPJS Kesehatan dan Menkes yang merugikan rakyat,” kata Roy.
Serta keempat, menuntut dana cukai rokok atau tembakau yang mencapai lebih dari Rp 80 Triliun, agar 100 persen untuk biaya kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
“Dengan ini semua, DKR meminta perbaikan sistem kesehatan, sebelum kita menjadi korban,” katanya