Imam Budi Hartono, Anggota DPRD Propinsi Jabar

Raperda RZWP3K Punya Nila Strategis, Imam Budi Hartono Berharap Masyarakat Aktif Beri Masukan

Posted on 774 views

Alokasi Ruang Laut di Jawa Barat

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Salam Pemuda.

Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
Yuk tambah ilmu dengan membaca tulisan saya ini, semoga saja bermanfaat.

Pengaturan Tata Ruang di sebuah tempat diatur dalam Perda di daerah masing-masing yang sering kita kenal Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Seseorang atau lembaga tidak dapat membuat usaha jika alokasi ruang di suatu tempat tidak diizinkan olah Pemerintah setempat.

Peraturan baru di Indonesia sekarang sudah ada RTRW laut pisah dari RTRW darat. Namanya RZWP3K (Rencana Zonanisasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar). Kewengan alokasi ruang 0 – 12 mil di suatu kabupaten atau kota menjadi hak Pemerintah  Propinsi. Alokasi ruang perairan (laut) yang selama ini dimanfaatkan rakyat atau pihak ke-3 sekarang tidak bisa lagi dipergunakan jika tidak sesuai dengan alokasi ruang laut dari Raperda ini.

Raperda ini bertujuan untuk menjadi pegangan hukum siapa saja yang ingin memanfaatkan alokasi ruang laut dan secara detail titik mana yang akan menjadi alokasi tempat wisata, tempat tangkap ikan, konservasi terumbu karang dan lain-lain. Pengecualian diluar Kawasan Strategi Nasional Tertentu.

Permasalahan dalam Raperda yang mungkin akan muncul:
1. Alokasi ruang untuk kepentingan Jawa Barat yang mungkin terlewat
2.Posisi eksiting yang akan dirubah menjadi zonasi lain
3.Kebutuhan Kabupaten/Kota yang akan menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi
4.Kebutuhan hidup nelayan di zona pesisir.

Kebutuhan akan Perda RZWP3K ini sangat mendesak sebagai sandaran hukum dan sudah banyak yang menunggu untuk pemanfaatannya. Jika sudah disyahkan Perda ini tidak akan dirubah selama 5 tahun kedepan, kecuali ada permintaan negara, bencana alam, dan hal-hal lain. Nilai Strategis Raperda tidak bisa dibuat main-main, ayo amati, beri masukan untuk kemajuan Jawa Barat dan kesejahteraan rakyatnya.

Kritik dan saran kirim ke email: imam.b.hartono@gmail.com atau web fpksjabar.com

Ir. H. Imam Budi Hartono
DPRD Propinsi Jawa Barat Fraksi PKS Dapil Depok dan Kota Bekasi