DepokNews — Dalam rangka penyampaian Nota Keuangan RAPBD dan Raperda Kota Depok tentang APBD T.A 2018, Wakil Walikota Depok, menyampaikan bahwasanya belanja daerah digunakan untuk keperluan dan urusan pemerintahan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Walikota Depok Mohammad Idris, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, Ketua DPRD kota Depok Hendrik Tangke Allo, Wakil Ketua DPRD Ibu Yeti Wulandari, unsur forkopimda, Muspida Kota Depok, Unsur OPD, LSM/ormas, dan tamu undangan lainnya.
Melalui perancangan mengenai APBD ini berpedoman dari peraturan daerah untuk memenuhi APBD tahun anggaran 2018. Dituturkan Wakil Walikota Depok penyusunan APBD TA 2018 tidak jauh dari perumusan pendapatan dan pembiayaan dan urusan belanja daerah.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 tidak terlepas untuk memacu dan memotivasi investasi serta petumbuhan di daerah, khususnya di Kota Depok. Melalui rancangan penyusunan Raperda APBD Kota Depok tahun anggaran 2018 digunakan atas adanya persetujuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota,” ujarnya saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBD dan Raperda Kota Depok tentang APBD T.A 2018, Di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Rabu (8/11/2017).
Di samping itu, ini dilakukan untuk menjunjung tinggi keberagaman dan kemajuan infrastruktur di Kota Depok dan Pemerintahan, lanjutnya.
“Sebagaimana diketahui saat ini laju inflasi di tahun yang akan datang diprediksi akan meningkat. Dimana itu semua ditunjang dengan perekonomian di Kota Depok, hingga saat ini semakin membaik,” kata orang nomor dua di kota Depok.
Uraian penggunaan APBD Tahun Anggara 2018 tercatat untuk 14 prioritas, salah satunya digunakan untuk Optimalisasi penggunaan air dan lingkungan, Peningkatan kualitas pangan keluarga, Pemerataan pembagunan berbasis kewilayahan, Peningkatan penyusunan lap. Pekerjaan, Peningkatan akses layanan kesehatan, dan Prioritas peningkatan kemudahan membaca bagi masyarakat.
Terakhir, dirinya menyatakan pendapatan daerah mengalami penaikan pada tahun 2017. Ia mengutarakan pemasukan paling besar berasal dari ny pajak dan akses infrastruktur lainnya.
“Terlepas dari itu, APBD belanja tahun 2017 mencapai 5,22%. Hal itu mengalami penurunan belanja dari APBD sebelumnya. Sebagaimana rancangan APBD tersebut belum termasuk bantuan dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan lainnya,” tandas Pradi.
