DepokNews, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. dalam rapat Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2020 serta Isu-Isu Aktual dan Solusinya Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Rabu (13/1). Nur Azizah mendorong KemenPPPA R.I. agar di tahun 2021 dapat memprioritaskan sistem kejar paket khususnya bagi perempuan Indonesia yang belum mengenyam pendidikan formal.

Menurut Nur Azizah taraf pendidikan perempuan Indonesia yang baik akan berimplikasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Indonesia yang meningkat.

“Yang ingin saya garisbawahi terkait IPM Perempuan, IPM yang didasarkan pada kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dari sisi pendidikan, terkait bagaimana meningkatkan pendidikan perempuan, yang tidak memungkinkan mengenyam sekolah formal, salah satu upaya untuk melakukan penyetaraannya adalah dengan mendorong program kejar paket bagi perempuan yang belum sempat mengenyam pendidikan formal tersebut”, terang Nur Azizah.

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, dalam bidang pendidikan, angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun keatas untuk laki-laki sebesar 97,33% lebih tinggi dari perempuan sebesar 93,99%. Perempuan pada golongan pengeluaran lebih tinggi, memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi dari pada golongan pengeluaran lain dibawahnya.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia 15 tahun keatas bagi perempuan Indonesia rata-rata bersekolah hingga kelas 2 SMP. Di perkotaan perempuan bersia 15 tahun ke atas rata-rata bersekolah hingga kelas 1 SMA sementara di pedesaan bersekolah hingga kelas 6 SD atau 1 SMP.

Nur Azizah menilai, masih rendahnya taraf pendidikan perempuan ini harus terus menjadi perhatian khusus KemenPPPA R.I. Menurutnya, perempuan itu harus terdidik, karena seorang perempuan yang menjadi ibu kelak akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Hal ini sangat berkaitan erat tentunya dengan pengokohan ketahanan keluarga. Orangtua yang terdidik, khususnya perempuan, akan menjadi motor utama terhadap kekokohan keluarga.

“Tadi juga ibu Menteri sempat menyampaikan terkait pentingnya pengokohan keluarga, sehingga dari keluarga yang kokoh itulah anak-anak bangsa akan terbina dan terlindungi dengan baik. Sementara dari keluarga yang kurang bertanggung jawab, tidak ada kekokohan di dalamnya, melahirkan anak-anak yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat”, imbuhnya.

Nur Azizah menilai, dirinya sangat menyoroti bahwa tugas KemenPPPA R.I. ini yang paling berat karena hubungannya dengan perempuan dan anak yang permasalahnnya hampir tiada habis-habisnya sehingga memerlukan energi dan pemikiran yang ekstra. Disamping itu, juga diperlukan evaluasi secara terus menerus karena isu-isu perempuan dan anak ini terus berkembang di masyarakat.

“Terkait intensifikasi sistem kejar paket bagi perempuan ini harus berdasarkan pengkajian di tiap kabupaten dan kota, tentunya KemenPPPA R.I. dapat melibatkan dinas-dinas terkait di setiap kabupaten dan kota bahwa program kejar paket ini bisa menjadi solusi. Realisasi di tingkat Kota/Kabupaten atau Gubernur dapat dilakukan melalui dua metoda: pertama berupa kebijakan agar Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD program kejar paket untuk kaum perempuan; kedua KemenPPPA mengalokasikan dana kepada pemerintah Kota, Kabupaten maupun Propinsi. Dengan itu Insya Allah perlahan-lahan dapat meningkatkan IPM Perempuan”, pungkas Nur Azizah.