Prabowo: Sistem Ekonomi Liberal Itu Salah

DepokNews- Dalam orasi di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra Kota Depok, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa sistem ekonomi liberal itu salah.

Prabowo menuturkan, karena sistem ekonomi ini justru menyengsarakan rakyat dimana teori trickle down effect itu dianggap salah. Prabowo mengatakan sudah sejak tahun 2004 dia menyuarakan bahwa neoliberal itu keliru dan terbukti gagal. Namun sayangnya hal itu tidak didengar kaum elit bangsa.

“Saya sudah bicara sejak 2004. Neolib itu keliru dan terbukti gagal dan tidak mungkin member kesejahteraan. Tapi (itu) nggak didengar. Neolib terus dijalankan,” katanya, di Hotel Bumi Wiyata, Ahad (1/4/2018).

Dulu dia mengaku sempat memahami sistem ekonomi neoliberal. Disebutkan pada masa orde baru diujungnya percaya neoliberal. Bahwa ekonomi tidak apa-apa yang kaya hanya segelintir, tidak pap-apa cuma satu persen karena nanti mereka yang kaya satu persen itu akan meneteskan ke bawah, itu teorinya.

Sejumlah tokoh barat berpendaapa bahwa system ini tidak berpihak pada rakyat. John Maynard Keynes salah satunya, kata Prabowo, yang berpendapat tetesanĀ  kepada rakyat kecil itu baru akan menetes ketika kita sudah mati. Artinya, kata dia, tidak pernah ada tetesan kebawah (rakyat).

“Orang kalau sudah kaya ya pengen kaya lagi. Kapitalis itu harus punya modal. Dengan modal besar dapat yang lebih besar,” jabarnya.

Ketika berbicara bahwa neoliberal itu salah, dirinya mengaku mendapat ejekan. Bahkan dianggap tidak paham ekonomi karena latar belakang militernya.

“Yang saya bicarakan angka. Tahun 2008 saya membentuk Gerindra dalam ADART kita katakana bahwa neoliberal itu keliru. Dan kita berjuang untuk kembali pada UUD 1945. Makanya saya selalu bicara pasal 33 UUD 1945,” paparnya.

Prabowo melanjutkan, bahwa kegagalan sistem neoliberal ini didasarkan atas pandangan dari sejumlah pemimpin barat. Seperti, mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton menyebutkan, “Kita (Bangsa
Amerika) tidak lagi bisa menjalankan kebijakan-kebijakan ekononi yang gagal. Sudah waktunya teori tentang menetes kebawah di kubur dalam-dalam”.
Prabowo menambahlan, Direktur IMF Christine Lagarde juga mengatakan sistem neoliberal menjadikan kesenjangan sosial. Sistem menetes kebawah itu menciptakan kesenjangan pendapatan, menciptakan ketidakadilan di semua negara.
“Sistem neolib tidak adil. Yang kaya semakin kaya, tidak menetes ke bawah. Sampai-sampai pemimpin Gereja Katolik Sri Paus juga mengatakan beberapa orang masih membela teori menetes ke bawah. Kita tidak boleh menjalankan kebijakan ekonomi yang esklusif dan tidak adil,” kata Prabowo menirukan ucapan pemimpin Gereja Katolik tersebut.
Saat ia membuat Gerindra pada 2008, dalam AD/ART-nya bahwa Gerindra memandang sistem ekonomi neo liberal itu keliru dan Gerindra berjuang untuk kembali ke UUD 1945.
“Resmi itu, Prabowo dan Gerindra selalu berbicara pasal 33 UUD 1945. Sekarang, Bank Dunia sendiri mengatakan 1 persen rakyat indonesia menguasai hampir 40 persen kekayan Indonesia. Lebih parah lagi soal tanah, 1 persen orang Indonesia menguasai 80 persen tanah Indonesia. Ini adil atau tidak, menetes ke bawah pun tidak akan terjadi, sampai mati itu,” terangnya.
Ia mengatakan seharusnya perekonomian Indonesia kembali diarahkan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan mampu menyejahterakan seluruh rakyat.
“Siapa pun nanti yang memimpin di daerah-daerah atau siapa pun nanti yang memimpin republik ini harus berani menegakan Pasal 33 UUD 1945. Saya yakin dengan pasal ini kita bisa bangkit kembali. Kita bisa merebut kembali kekayaan kita untuk rakyat kita,” tutup Prabowo.(mia)