Depoknews–Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kalam HMI) Kota Depok menggelar acara diskusi. Dalam kesempatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya: Imam Budi Hartono (Anggota DPRD Jawa Barat), Acep Azhari (Praktisi Pendidikan dan Wirausahawan), Arif Budiman (Konsultan Pajak), Ikrafani Hilman (Sekretaris DPC PDI-P Depok), moderator Hendrik Reusuki (wartawan Elshinta).
Hal itu dibenarkan penyelenggara kegiatan Furkan Sangiang. “Diskusi tema Quo Vadis Politik Anggaran Pemerintah Kota Depok, diharapkan banyak memberikan pencerahan dan arahan bagi pembangunan ke depan Kota yang kita cintai ini,”ujarnya seusai acara diskusi yang dihadiri para aktivis, tokoh masyarakat dan media. JPW Cafe, Grand Depok City. Selasa (21/1/2020)
Anggota DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono menilai rendahnya serapan anggaran menimbulkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2019. Menurutnya, jumlah Rp 615 milyar bukanlah nilai yang kecil. Ia menambahkan, masih dijumpainya masalah terkait, kenyamanan dan kesejahteraan di Depok dengan kondisi APBD Rp 3,5 T dinilai sulit diatasi.
Meski begitu, lanjutnya, Kota Depok juga mendapatkan bantuan senilai Rp 70 Milyar dari Propinsi Jawa Barat. “Permasalahan Silpa yang cukup besar bisa diselesaikan dengan cara APBD yang pro rakyat. Artinya, kalau selama ini alokasi anggaran Rp 2 M per Kelurahan itu bisa dinaikkan menjadi Rp 6 M per Kelurahan tinggal mengkalikan saja. Kan kalau di Kelurahan anggaran itu akan terpakai. Sementara, kita bisa mengusahakan dari sumber lainnya seperti dari Propinsi dan Pusat yang selama ini belum digali secara maksimal,”paparnya.
Pengurus Konsultan Pajak Indonesia Cabang Depok, Arif Budiman menyoroti silpa anggran pemerintah Kota Depok yang berjumlah 300 miliar. Menurutnya silpa yang begitu besar menunjukan ketidak mampuan pemerintah kota Depok untuk mengelola anggaran.
” Itu bentuk rel pengelola anggaran atau pemerintah Kota Depok tidak mampu mengelola anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Kota Depok,”ujarnya.
Selain itu dirinya juga menyoroti ketidak mampuan pemerintah Kota Depok dalam menunjukan kepada masyarakat luas tentang identitas Depok.
” Sekarang saya tanya apa identitas Depok saat ini. Tidak ada, nggak ada yang kita banggakan,”katanya.
Ia juga menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah yang mencapai 1,3 triliun. Padahal Kota Depok banyak potensi pajak mulai dari pajak kendaraan bermotor, restoran, bangunan seperti Apartemen,Mall serta pendapatan dari Badan Usaha milik daerah.
” Menurut saya APBD Depok dan PAD itu bisa lebih dari saat ini kalau ada pengelolaan yang baik dari pemerintah,”bebernya.
Sekretaris DPC PDI-P Kota Depok Ikrafani Hilman mengungkapkan bahwa Kota Depok IPM nomor 3 se-Jawa Barat. Namun, lanjutnya, kenaikannya hanya 1,7 saja bila dibandingkan di Jawa Barat 2,5. Ia menilai, selama ini masih dipertanyakan tingkat Pendidikan warga Depok, harapan hidup dan standar layak hidup.
“Bahkan, bila dibandingkan dengan Banyuwangi, Surabaya, Kulonprogo masih kalah Depok. Bayangkan, di Surabaya tiap tahun bisa menurunkan suhu 2 derajat Celcius. Kulonprogo bisa menyetop pembangunan minimarket dan yang berkembang adalah pasar tradisional serta UMKM. Apa Depok bisa seperti itu,”paparnya.
Acep Azhari mengungkapkan Depok diuntungkan dengan banyaknya Perguruan Tinggi sehingga meningkatkan IPM. Ia mengungkapkan, Depok tidak memiliki Mega Proyek selama 15 tahun kepemimpinan PKS. Namun, Ia memiliki ide bagaimana memiliki manusia unggulan dengan pemikiran luar biasa.
“Depok bisa punya pemasukan baru, bisa saja investasi ke Kota dan Kita yang punya potensi . Misalnya, tidak di Cianjur. Membangun infrastruktur berpikir jadi Mega proyek pemikiran yaitu Pemerintah memiliki pola pikir enterpreneur,”paparnya.