Wakil Ketua FPKS DPR RI Dr. H. Mulyanto M. Eng

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai target lifting minyak 1 juta barel perhari (bph) yang ditetapkan Pemerintah sangat ambisius. Angka yang dibuat Pemerintah dianggap kurang realistis karena tidak memperhatikan kemampuan produksi selama ini.

“Target lifting minyak dalam APBN kita dari tahun ke tahun terus melorot. Tahun 2019 target lifting minyak ini sebesar 775 bph. Lalu turun menjadi 755 bph pada tahun 2020. Kemudian kembali turun pada tahun 2021 menjadi 705 bph.

Sementara realisasinya, setiap tahun tidak mencapai target APBN secara 100 %. Jadi target lifting minyak sebesar 1 juta bph pada tahun 2030 memang adalah target yang sangat ambisius, apalagi ketika kita memasuki pandemi Covid-19,” kata Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Ketua SKK Migas (3/2).

Menurutnya Pemerintah jangan malu untuk menghitung ulang besaran target itu agar lebih realistis dan achievable. Jika memang Pemerintah ingin bertahan pada target besar itu maka Pemerintah harus kerja keras untuk dapat merealisasikannya sesuai waktu yabg ditentukan yaitu tahun 2030.

“Pemerintah jangan malu untuk menurunkan target lifting menjadi lebih realistis dan achievable. Sebab, sampai hari ini beberapa indikator terkait lifting minyak tersebut masih memperlihatkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan itu.

Mulyanto juga mengingatkan, per bulan Agustus 2021 ini akan dilakukan alih kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Blok Rokan merupakan ladang eksploitasi migas terbesar kedua setelah Blok Cepu. Berdasarkan pengalaman alih kelola sumur migas tua, seperti Blok Mahakam, biasanya produksi minyak mengalami penurunan. Dengan demikian Pemerintah perlu memikirkan cara untuk bisa mewujudkan target tersebut.

“Jika Pemerintah tidak mengoptimalkan investasi di Blok Rokan ini, maka resiko bagi turunnya lifting minyak di blok ini adalah suatu keniscayaan. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap realisasi target lifting minyak secara nasional,” tegas Mulyanto.

Faktor lain yang disorot Mulyanto terkait target lifting ini adalah soal investasi migas yang masih minim. Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tentang nilai investasi migas tahun 2020 memperlihatkan terjadinya penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Menteri ESDM, Arifin Tasrif, sepanjang tahun 2020 realisasi investasi sektor ESDM, yang didominasi sektor migas, mencapai angka hanya 24,4 miliar USD. Padahal tahun 2019 lalu realisasi investasi ini mencapai 33,2 miliar USD, atau anjlok sebesar 26,5% year on year (yoy). Boleh dibilang kinerja investasi migas tahun 2020 merupakan capaian terburuk dalam 10 tahun terakhir. Padahal untuk mencapai target lifting minyak 1 juta bph memerlukan giant discovery melalui eksplorasi yang massif dengan giant investment.

“Kalau investasi di sektor ini melorot maka mana mungkin target lifting itu bisa tercapai,” kata Mulyanto.

Hal lain yang menurut Mulyanto perlu dibenahi Pemerintah dalam merealisasikan target lifting minyak 1 juta bph pada tahun 2030 adalah pembentukan lembaga khusus yang bertanggungjawab dalam urusan hulu migas.

“Karena kelembagaan hulu migas yang ada, yakni SKK Migas bersifat sementara, yakni hanya berupa satuan kerja di bawah Kementerian ESDM. Diperlukan revisi UU Migas untuk mengakomodasi keputusan MK yang membatalkan Badan Pelaksana Hulu Migas,” kata Mulyanto.

Untuk itu, perlu kelembagaan hulu migas yang kuat dan efektif dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan hulu migas nasional.

“Tidak cukup lembaga sementara seperti SKK Migas, yang tidak memiliki otoritas bagi pengusahaan hulu migas untuk dapat mewujudkan target ambisius lifting minyak 1 juta bph pada tahun 2030,” tandas Mulyanto.