“Kita dalam suatu organisasi memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga (ADRT), ringkasnya adalah setiap anggota harus menjalankan apa yang memang menjadi ketetapan dalam ADRT,” jelas Hafid.
Ketika ada anggota yang tidak setuju, sambung Hafid yang juga Legislator di DPRD Kota Depok ini, ada mekanisme yang harus ditempuh, baik mekanisme menyampaikan pendapat atau mengundurkan diri.
“ADRT itu yang menjadi pedoman bagi PKS untuk mengatur keanggotaan dan tetap pada rel kebijakan dan aturan main partai. Mudah-mudahan, ketika pada momentum menjelang Pileg dan Pilpres 2019 kita solid memenangkan dakwah,” terangnya.
Di Depok, kata Anggota DPRD Kota Depok Dapil Pancoranmas ini, memandang hal tersebut lebih kepada membangun soliditas pada tahun politik. Sehingga, PKS memberikan sarana untuk berkumpul dan menyatukan langkah untuk memenangkan dakwah di Pemilu 2019.
Ditanya apakah pengurus dan kader DPD PKS Kota Depok sudah melakukan penandatanganan fakta integritas, Hafid menganggap hal tersebut merupakan teknis saja. Terpenting adalah komitmen untuk bekerja bersama untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2019.
Terkait Pileg, Hafid menambahkan, pihaknya sudah menyerahkan kepada tim pemenangan di tingkat kecamatan dengan membuat Manager Dapil.
“Kalau kami di DPD lebih kepada memberikan sebuah kebijakan tentang aturan main dan tools yang dibutuhkan, seperti bahan kampanye, alat peraga kampanye (APK),” paparnya.
Untuk APK, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Kota Depok dan menyerahkan, baik spanduk maupun baliho. Kemudian, sambung Hafid, pihaknya juga sudah mengumpulkan.
Saat ini, tahapannya sudah ditingkat kecamatan, seperti duduk bareng dengan caleg untuk membedah dapil masing-masing, berbagi dalam melakukan kunjungan, sehingga tidak ada wilayah-wilayah yang overlapping.
“Jadi tataran teknisnya sudah ditingkat DPC. Karena target kami untuk 12 kursi DI DPRD Kota Depok dan memenangkan Pilpres dapat tercapai. Jika kita refleksi ke Pilgub Jabar 2018 kita bisa memenangkan kandidat yang diusung,” tutupnya.(mia)