Memperhatikan:
a. bahwa berdasarkan laporan dan informasi penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kota Depok yang
disampaikan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (pikobar.jabarprov.go.id) dan
Crisis Center Covid-19 Kota Depok (ccc-19.depok.go.id) terus meluas ke semua kelurahan di Kota
Depok (kecuali Kelurahan Kedaung tanpa ODP).

b. bahwa Wali Kota Depok telah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Depok No.
360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di
Kota Depok.

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19, Wali Kota Depok menetapkan Keputusan Wali Kota Depok No.
821.29/135/Kpts/Dinkes/Huk/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

d. bahwa berdasarkan susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di dalam
Keputusan Wali Kota Depok No. 821.29/135/Kpts/Dinkes/Huk/2020 Tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 tidak menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana Gugus Tugas
dan tidak melibatkan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan, kami memandang penempatan pejabat dalam susunan keanggotaan tersebut tidak
mengindahkan dan tidak merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Pembentukan BPBD yang dapat berakibat tidak berjalannya pengoordinasian penyusunan
kebijakan, pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait kemudahan pengerahan dan kemudahan akses di bidang: a.
pengerahan sumber daya manusia; b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. perizinan; e.
pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; f. penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

e. bahwa kami melihat penanganan Covid-19 di Kota Depok masih lambat dan tidak ada program dan
tindakan proaktif berdasarkan tingkat kedaruratan penyebaran Covid-19 di Kota Depok dan
cenderung menunggu dan menjalankan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
    Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  7. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  8. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
  9. Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD

Pengurus Badan Hukum Perkumpulan Sahabat Siap Selamat menyatakan sikap terkait penanganan Covid-19
di Kota Depok sebagai berikut:

  1. Wali Kota Depok nampak gagap dalam penanganan penyebaran Covid-19 dengan tidak
    menjalankan Status Kedaruratan Bencana merujuk kepada undang-undang dan peraturan-
    peraturan terkait penyelenggaraan bencana, yang berdampak pada tidak berjalannya
    pengoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah,
    pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait kemudahan pengerahan dan
    kemudahan akses di bidang: a. pengerahan sumber daya manusia; b. pengerahan peralatan; c.
    pengerahan logistik; d. perizinan; e. pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban
    uang dan/atau barang; f. penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
  2. Menuntut Wali Kota Depok merombak susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
    dengan menempatkan Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana gugus tugas sebagaimana
    menurut PP, Permendagri dan Perka BNPB sebagai pejabat ex-officio kepala penyelenggara
    penanggulangan bencana daerah dan menyertakan Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas
    Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
  3. Menuntut Wali Kota Depok untuk membuat Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana,
    Rencana Kontijensi dan Rencana Operasi yang diperlukan untuk percepatan penanganan
    penyebaran covid-19 dan dalam upaya yang dilakukan dengan segera untuk menangani dampak
    buruk yang ditimbulkan, yang meliputi penanganan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta
    pemulihan penghidupan dan kehidupan warga dalam ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
  4. Memberikan usulan kepada Wali Kota Depok untuk melakukan karantina wilayah pada tingkat
    perumahan cluster dan/atau kampung yang terdapat kasus ODP Covid-19, dengan menjamin
    kebutuhan dasar warga yang terdampak karantina.
  5. Mencatat dan memantau kesehatan semua warga yang masih melakukan mobilitas bekerja di luar
    rumah dan berpergian ke luar kota.
  6. Pandemik ini berdampak komprehensif secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia secara luas
    terutama terhadap kelompok rentan. Mereka juga menanggung akibat langsung dari kebijakan
    pemerintah seperti isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit maupun tindakan yang paling
    serius, yaitu karantina wilayah. Karenanya kebijakan dan tindakan pemerintah Kota Depok untuk
    menghentikan penyebaran virus Corona perlu diikuti dengan skema perlindungan/jaring pengaman
    sosial bagi keluarga harapan dan kelompok rentan yang terkena dampak.
  7. segera menetapkan parameter dan ketika diperlukan segera mengambil keputusan dan tindakan
    konkrit karantina yang mempercepat penghentian penyebaran virus korona dengan mengacu pada
    UU Karantina.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan
petunjuk pada pemimpin kita dalam mengemban amanah, Amin. Billahi Taufiq wal Hidayah
Depok, 29 Maret 2020
Badan Hukum Perkumpulan Sahabat Siap Selamat
Christanto, S.H., Ketua
Tony Zulhendra, Sekretaris
Reza Baizuri, S.E., Bendahara
Arif Sudiro, Pengawas
Taufik Ibrahim, S.Pd., Pengawas
Edy Tjahjono, S.H., Ketua Divisi Legal dan Advokasi