Perda Kota Layak Anak dan Ketahanan Keluarga di Depok Jangan Hanya Jadi Wacana

Posted on 802 views
DepokNews- Bendahara Taruna Merah Putih (TMP) Depok, Novi Anggriani Munadi menilai kebijakan Pemkot Depok dalam Perda Nomor 15 Rahun 2013 tentang Kota Layak Anak. Serta Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga, kurang mengena bahkan cenderung masih pasif.
“Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus terulang di Kota Depok. Tidak hanya itu, angka perceraian juga terus meningkat,” ungkap Novi usai acara diskusi bertema “Sudahkah Depok Bersahabat dengan Perempuan dan Anak?” di Baper Cafe, Pancoran Mas, Depok, Sabtu (17/2/2018).
Novi melanjutkan, konten dalam Perda tersebut cenderung lebih kepada motivasi dan menggurui saja. Pelaksanaannya pun kurang serius atau cuma macan kertas. Sudah banyak lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Perda Kota Layak Anak dan Perda Peningkatan Ketahanan Keluarga di Depok, namun tampaknya masih banyak warga Depok yang belum mengetahui.
Lembaga-lembaga yang disebut dalam Perda tersebut tak bisa hanya menunggu laporan dan pencegahan secara sporadis.
“Mereka lembaga pelaksana Perda harus pro aktif datangi keluarga, perempuan dan anak di Depok. Harus jemput bola,” jelasnya.
Ketua Umum Novi Anggriani Munadi (NADI) Center ini pun tengah menyiapkan program advokasi kepada para perempuan dan anak yang kehidupannya masih jauh dari kata adil dan sejahtera di Depok. Dirinya mencontohkan tengah merangkul Siti Nurlela (19)  yang dikabarkan akan bunuh diri pada beberapa waktu lalu di Kali Licin, Mampang.
“Kasus Siti Nurlela ini kalau dilihat secara sepintas dan sekonyong-konyong akan disederhanakan sebagai masalah pribadi atau privat. Namun sebenarnya, masalah Ella ini, jika dirunut adalah bentuk abainya Pemkot Depok,” terangnya.
Dengan begitu, Novi yang juga Koordinator Utama Akar Rumput Pemuda Hasanah (ARAH) Depok pun akan mendorong DPRD untuk menajamkan fungsi pengawasannya terhadap kedua Perda tersebut. Jika memungkinkan, kata Novi, setelah dirinya melakukan advokasi akan didorong perubahan Perda yang lebih detil dan konkrit menjawab permasalahan perempuan dan anak di Depok.
“Tidak hanya DPRD Depok. Saya juga akan meminta pasangan TB. Hasanuddin dan Anton Charliyan atau Hasanah di Pilgub Jabar untuk memberi masukan atau dorongan kepada Pemkot Depok secara struktural guna memperbaiki nasib perempuan dan anak di Depok, jika mereka terpilih nanti,” tutup Novi.(mia)