Institutional Analysis & Development Framework

Bingkai Institutional Analysis & Development (IAD) dikembangkan oleh Elinor Ostrom, seorang ilmuwan politik Amerika, yang merupakan wanita pertama yang menerima Hadiah Nobel Memorial dalam Ilmu Ekonomi pada tahun 2009. IAD menghubungkan seperangkat konsep untuk membantu dalam analisis kelembagaan milik bersama. Ostrom mengeksplorasi struktur kelembagaan mana yang mendukung pengaturan dan menangani sumber daya secara berkelanjutan, menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan publik yang lebih luas. IAD dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi hasil (outcome) dengan mengeksplorasi dan mendokumentasikan struktur pemerintahan, posisi aktor-aktor di arena aksi, dan aturan informal/formal yang dirancang bagi individu untuk menggali sumber daya yang ada. Dengan demikian, IAD adalah metode sistematis untuk mendokumentasikan fungsi analisis kebijakan untuk memahami bagaimana kelembagaan beroperasi dan berubah selama periode waktu tertentu.

Minyak Jelantah dan Bahayanya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti minyak jelantah adalah minyak goreng yang sudah dipakai berulang-ulang. Penggunaan minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah biasa dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Minyak jelantah tidak layak digunakan kembali untuk keperluan memasak. Pasalnya, proses pemanasan minyak goreng yang lama ataupun berulang akan menyebabkan oksidasi dan polimerisasi asam lemak yang menghasilkan radikal bebas senyawa peroksida yang bersifat toksis bagi sel tubuh. “Syarat mutu bilangan peroksida minyak goreng maksimal 10 meq/kg minyak. Sementara penggunaan minyak goreng berulang memiliki bilangan peroksida 20-40 meq/kg (https://ugm.ac.id/id/berita/9857-penggunaan-minyak-jelantah-bahayakan-kesehatan).

Fenomena yang kita temui saat ini banyak makanan yang kita konsumsi bisa diduga menggunakan minyak jelantah. Hasil penelitian Martianto et al. (2007) di Kota   Makassar, menunjukkan masyarakat menggunakan minyak goreng yang sama untuk menggoreng 2 kali sebanyak 61,2%, 3 kali sebanyak 19,6% dan 4 kali sebanyak 5,4%. Belum lagi jika menelisik para pedagang gorengan yang bertebaran di sekitar kita. Produk gorengan merupakan produk favorit masyarakat yang disinyalir juga menggunakan minyak jelantah.

Dampak kesehatan bagi yang mengkonsumsi masakan yang digoreng menggunakan minyak jelantah sangat buruk bahkan secara jangka panjang bisa mengakibatkan kanker. Ironisnya, sampai dengan saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur pengelolaan minyak jelantah. Padahal minyak jelantah juga berdampak pencemaran lingkungan.

Peluang Bisnis Minyak Jelantah

Ternyata minyak jelantah bisa menjadi peluang bisnis. Dengan pengolahan tertentu, minyak jelantah bisa diubah menjadi biodiesel yang bisa digunakan sebagai sumber energi baru dan bahkan berpotensi ekspor.

Salah satu sumber energi alternatif yang belakangan ini mendapatkan banyak perhatian adalah fatty acid methyl ester (FAME) atau yang lazim dikenal sebagai biodiesel. Sifat biodiesel ini bisa terurai dengan bantuan mikroorganisme lain, tidak beracun dan dapat menggantikan bahan bakar solar tanpa modifikasi lebih lanjut, menjadikannya sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil.

Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman menyampaikan bahwa pemanfaatan minyak jelantah untuk biodiesel ini menjadi salah satu opsi yang baik sebagai bagian dari peningkatkan sirkular ekonomi yaitu melakukan daur ulang pemanfataan sumber daya untuk terus menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan (https://esdm.jatengprov.go.id, 2020).

Kelompok swadaya masyarakat di Kaltara berhasil memproduksi biodiesel berbasis minyak jelantah dengan rata-rata produksi 180 liter per hari dan dijual dengan harga Rp11 ribu per liter. Dengan data tersebut, berarti pendapatannya bisa mencapai Rp1.98 juta per hari.

Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai minyak jelantah harus diatur lewat regulasi tersendiri. Hal ini karena di negara-negara maju, minyak jelantah dikategorikan sebagai limbah atau sisa proses penggorengan. Sementara di Indonesia, minyak jelantah belum jelas apakah masuk dalam kategori limbah atau tidak. Minyak jelantah pun tidak tertera dalam PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (https://www.wartaekonomi.co.id, 2021).

Ketidakjelasan regulasi yang mengatur minyak jelantah menjadikan kekhawatiran tersendiri. Siapa yang bertanggung jawab jika minyak jelantah terus dikonsumsi masyarakat? Siapa yang bertanggung jawab jika minyak jelantah dibuang dan mencemari air dan tanah?

Disisi lain, sebagian masyarakat abai terhadap minyak jelantah. Untuk menurunkan biaya produksi, minyak jelantah tetap digunakan untuk memasak. Demi alasan kemudahan, masyarakat membuang minyak jelantah di tanah ataupun saluran air.

Pengelolaan minyak jelantah saat ini digerakkan oleh masyarakat. Berawal dari kesadaran untuk mengkonsumsi minyak yang sehat dan tidak ingin mencemari tanah dan air di sekitar, pengelolaan minyak jelantah sudah mulai berjalan. Gerakan pengelolaan minyak jelantah ini memang lebih banyak dilakukan oleh kaum ibu, terutama lembaga PKK setempat.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di masyarakat antara lain : sosialisasi menjual minyak jelantah ke pengepul untuk diubah menjadi bio diesel dan menjadikan minyak jelantah sebagai salah satu bahan kerajinan tangan untuk pembuatan sabun dan lain-lain. Ada pun jalur pengelolaan minyak jelantah yang dikelola menjadi bio diesel dapat dilihat pada Gambar berikut.

Dari Gambar tersebut di atas, terlihat belum ada campur tangan pemerintah, semuanya yang bertindak adalah para aktor di masyarakat, antara lain : PKK, Pengepul dan Pengolah minyak jelantah menjadi bio diesel.

Kajian awal TNP2K dan Traction Energi Asia tentang Potensi Minyak Jelantah Untuk Biodiesel dan Penurunan Kemiskinan di Indonesia (2020) mencatat bahwa pada tahun 2019, konsumsi minyak goreng sawit nasional mencapai 16,2 juta kilo liter. Minyak jelantah yang dihasilkan berkisar 40-60% atau 6,46 – 9,72 juta KL. Minyak jelantah yang dapat dikumpulkan baru mencapai 3 juta KL atau 18,5% dari total konsumsi minyak goreng sawit nasional (Siaran Pers Kementerian ESDM RI, 6 Desember 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan minyak jelantah belum efektif.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan minyak jelantah, pemerintah harus segera turun tangan membuat regulasi minyak jelantah agar pengelolaan minyak jelantah. Sesuai bingkai IAD, pengelolaan minyak jelantah sebaiknya dilakukan dalam kerangka Collective action institutions termasuk dalam hal ini pemerintah selaku pihak yang sangat bertanggung terhadap kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan hidup.

Namun demikian, tidak adanya regulasi pemerintah dalam pengelolaan minyak jelantah ini, bisa juga disebabkan oleh alasan political ekonomi dan diskursus yang berkembang. Bisa jadi pemerintah membiarkan pengelolaan minyak jelantah yang sudah ada di masyarakat dan dianggap berkelanjutan karena menghasilkan nilai ekonomi bagi semua pihak terkait.

Penutup

Peranan semua pihak dalam pengelolaan minyak jelantah sangat dibutuhkan. Pemerintah, pengusaha, masyarakat dan kelembagaan masyarakat harus secara terpadu memaksimalkan resources masing-masing untuk mendapatkan pengelolaan minyak jelantah yang efektif. Pada akhirnya kita semua berharap pengelolaan minyak jelantah bisa meminimalkan dampak negatif bagi kesehatan dan pencemaran lingkungan. Agar kelak generasi mendatang bisa tumbuh sehat diatas lingkungan yang sehat.

Sunarto Zulkifli. Penulis adalah praktisi zakat di LAZ Zakat Sukses (www.zakatsukses.org), juga sebagai dosen di SEBI. Saat ini juga mahasiswa S3 Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di University of IPB