Pradi Supriatna saat membuka kegiatan sosialisasi (Istimewa)
DepokNews- Tahun ini Pemkot Depok akan melakukan sebanyak 14 prioritas pembangunan dengan anggaran mencapai sekitar Rp 2,8 triliun. Hal tersebut tercantum dalam sosialisasi Rencana Pembangunan Kota Depok.
Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengatakan prioritas pembangunan tahun 2018 meliputi peningkatan infrastruktur layanan dasar permukiman, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencemaran air.
Kemudian pengembangan kepariwisataan, peningkatan daya saing ekonomi kreatif, pengurangan kawasan kumuh dan penataan heritage.
“Untuk Rumah Cimanggis harapan kami bisa menjadi kawasan heritage yang bisa dipertahankan. Kami sudah sampaikan secara lisan kepada Pemerintah pusat. Apalagi saya suka dengan tempat yang memiliki nilai sejarah,” ungkapnya, Kamis (11/1).
Prioritas pembangunan yang lain, lanjutnya adalah peningkatan kualitas ketahanan keluarga, optimalisasi peran RW dan Posyandu, pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan, penanganan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan perluasan akses layanan kesehatan, peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kemudahan dalam akses membaca bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan dari prioritas pembangunan tersebut ada program berkelanjutan dan ada pula yang baru dimulai di tahun ini.
“Sebagai contoh program berkelanjutan, kami akan siapkan lahan RSUD yang baru di wilayah Timur Depok. Kemudian dari bidang pendidikan ada peningkatan sarana seperti penambahan Ruang Kelas Baru. Kemudian pembangunan sekolah tingkat SMP,” jabarnya.
Selain itu akan ada pembangunan alun-alun kota untuk tahap pertama. Selanjutnya pembangunan jalan dan drainase, pembangunan taman terpadu di kelurahan,  pembangunan rumah tidak layak huni dan Posyandu.  Insentif bagi kader, RT, RW dan LPM.
“Kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, baik perangkat daerah maupun LPM dan masyarakat karena ini untuk kepentingan bersama,” tutupnya.(mia)