Pejabat DKI Rapat Di Atas Kereta Wisata, Ini yang Mereka Bahas

Posted on 14 views

Depoknews.id, Depok– Ada yang hal unik yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono. Ia mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) untuk berwisata ke Yogyakarta sekaligus melakukan rapat kerja di atas kereta api yang membawa rombongan mereka.

Selama melakukan perjalanan sekitar tujuh jam, Plt dan SKPD tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta pada pukul 06.10 WIB. Mereka berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta sekitar pukul 22.00 setelah menonton acara debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Biaya perjalanan kereta wisata untuk satu gerbong kereta wisata mencapai Rp. 30 juta. Para pejabat DKI menggunakan empat gerbong kereta wisata.

Para pejabat DKI Jakarta yang melakukan perjalanan ke Yogyakarta, mengaku menggunakan uang pribadi. Satu orang ditarik sebesar Rp. 7,5 juta. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah.

Saefullah mengaku, ia merogoh kocek pribadi sebesar Rp. 10 juta untuk melakukan perjalanan tersebut. Namun ia tidak menyebutkan, berapa uang yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur DKI dalam biaya perjalanan tersebut.

Ternyata didalam kereta para pejabat tidak sekedar untuk jalan-jalan, mereka sempat melakukan rapat pimpinan. Soni menyampaikan, rapat didalam kereta dalam membahas, Pemrov DKI Jakarta berencana mengubah Peraturan Gubernur (Pergub) No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman RT/RW menjadi peraturan daerah (perda). Hal itu dilakukan guna memperkuat aturan tersebut.

“Kalau pergub terlalu lemah, makanya mau ditarik peraturan daerah RT?RW kami perkuat,” jelas Soni setibanya di Stasiun Tugu, Yogyakarta Sabtu (14/01).

Rapat tersebut juga membahas mengenai UU 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI. Soni menilai UU tersebut belum spesifik memberikan kekhususan bagi pemerintah DKI dalam menjalankan Pemerintahannya. Soni ingin memberikan penegasan terhadap kegiatan apa saja yang menjadi cakupan Pemprov DKI.

Hasil lainnya, rapat tersebut juga membahas mengenai solusi masalah penyandang kesehjahteraan sosial, anak jalanan, serta peningkatan layanan kesehatan.