DepokNews, Subang – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. pada Kamis (1/4) dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Kabupaten Subang, Nur Azizah menyebutkan Kabupaten Subang memiliki sumber daya alam yang lengkap serta sangat strategis, hanya saja perlu ada perhatian lebih dari pemerintah pusat karena sebagian wilayahnya sering terdampak bencana alam. “Mitigasi bencana di Kabupaten Subang ini harus menjadi prioritas eksekutif dan legislatif sebagai salah satu upaya mendorong kemajuan Kabupaten Subang”, ungkap Nur Azizah.

Hujan yang melanda Kabupaten Subang pada tanggal 6 Februari 2021 dengan intensitas curah hujan yang tinggi, telah menimbulkan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Subang. Akibatnya, sebanyak 33.683 warga harus mengungsi. Bencana ini juga telah menelan korban jiwa 5 orang, 57 ruas jalan rusak dengan panjang mencapai 301,1 km, sebanyak 21.575 rumah, bangunan sekolah, rumah ibadah dan fasilitas kesehatan terendam banjir dan membutuhkan perbaikan.

Banjir menggenangi 18 dari 30 kecamatan di Kabupaten Subang, serta tanah longsor di 5 kelurahan/desa. Menurut pemaparan Bupati Subang H. Ruhimat, S.Pd., M.Si., berdasarkan investigasi, penyebab banjir dan longsor tersebut diakibatkan karena terjadi pendangkalan sungai, penyempitan aliran sungai, debit air tinggi, tanggul rusak dan kurangnya resapan air.

“Rakyat kami para petani tambak menjadi korban, begitu pula para petani, padi yang baru berusia satu bulan, setiap tahun pula ribuan hektar habis terkena banjir. Demikian juga rakyat yang berjualan, toko-toko sulit sekali untuk diselamatkan dagangannya. Kabupaten Subang ini memiliki letak geografis yang meliputi pantai maupun gunung. Punya 3 aliran sungai besar yang hulunya dari Gunung Tangkuban Perahu. Namun anugerah tersebut, karena tidak ada pembenahan setiap tahun jadi musibah untuk kami”, ungkap Ruhimat.

Ia turut menambahkan bahwa selama ini rakyat Subang sudah banyak melakukan protes, untuk dilakukan pembangunan tanggul permamnen agar tidak terjadi lagi banjir setiap tahunnya. Sungai Cipunegara, Sungai Ciasem dan Sungai Cilamaya merupakan tiga sungai utama yang seringkali tanggulnya jebol, berimbas pada banjir. Dana APBN Subang sebesar 2.1 T tidak cukup untuk mengakomodir bencana yang terus berulang, bersama legislatif, perlu ada sinergi dengan pemerintah pusat dan kementrian untuk melakukan upaya penanggulangan bencana ini.

Menurut Drs. Ubay Subarkah, Camat Cipunagara, salah satu kecamatan yang terdampak banjir, saat ini di Subang sedang ada proses pembuatan Bendungan Sadawarna yang Insya Allah akan selesai tahun 2023, bantuan dari Kementrian PUPR. “Masalahnya 3 aliran sungai itu di muaranya banyak sungai-sungai kecil yang di muara itu banyak terjadi pendangkalan. Jika tidak ada bendungan, maka air itu akan kembali. Untuk itu kami mohon ada penanganan di wilayah pantai. Masalah anak-anak sungai yang banyak, perlu ada percepatan pembangunan bendungan”, papar Ubay.

Selain perlu dibangun bendungan yang permanen, Kabupaten Subang saat ini memerlukan alat pengeruk sungai, yaitu Beko Amphibi yang dapat beroperasi secara terapung di atas air. “Kami di Subang saat ini hanya memiliki satu unit Beko Amphibi, sementara DAS yang perlu dikeruk itu sangat banyak, sehingga satu sungai itu harus menunggu hingga 3 bulan. Minimal kita harus punya 4-5 beko amphibi, agar proses pengerukan lebih optimal”, imbuh Ubay.

Nur Azizah menjelaskan bahwa sebagai Anggota Komisi VIII yang bermitra dengan BNPB, saat ini Komisi VIII tengah melakukan revisi UU Penanggulangan Bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Revisi UU Penanggulangan Bencana ini seseungguhnya juga ingin agar proses pembangunan di negara kita bukan hanya memperhatikan aspek ekonomi semata saja. Terkait kondisi yang ada di Subang juga merupakan tugas kita bersama baik di eksekutif dan legislatif untuk segera menyelesaikannya. Selain bersama BNPB juga perlu ada upaya intensif dari Kementrian PUPR.

“Hal ini tentu bisa dicegah melalui kerjasama yang intensif antara pemerintah setempat bersama BNPB serta Kementrian PUPR, bencana banjir dan longsor yang diakibatkan oleh tanggul jebol di sebagian besar daerah aliran sungai di Subang, bisa diminimalisir bahkan dilakukan upaya pencegahan dengan pengerukan sungai serta membangun bendungan. Percepatan pembangunan bendungan harus segera dilakukan, agar warga tidak terus-menerus terdampak banjir setiap tahunnya”, pungkas Nur Azizah.