Monitoring Media LKSP: Membaca Respons Parpol terhadap Isu COVID-19

DepokNews–JAKARTA — Partai politik mendapat sorotan di tengah wabah Corona. Aksi nyata mereka ditunggu dalam proses penanggulangan COVID-19. Adanya partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan memberikan dimensi pandangan yang beragam.

Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) melakukan pelacakan tentang sikap dan pernyataan parpol dalam pemberitaan media daring dan media sosial pada periode 20-26 Maret 2020 dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk tiap parpol.

Direktur Eksekutif LKSP Astriana B. Sinaga menjelaskan secara porsi perbincangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat porsi paling besar (21,47 persen) atau 1.608 mention.

“Sebagai partai di luar pemerintahan, PKS tampil dengan beberapa kritik atas penyikapan Pemerintah terhadap COVID-19 yang terkesan santai, tertutup di awal dan kemudian gelagapan saat virus corona benar-benar menginfeksi masyarakat,” ungkap Astriana dalam keterangannya di Jakarta (28/3/2020).

Posisi kedua ditempati PDIP sebagai partai penguasa dengan 15,03 persen porsi perbicangan atau 1.826 mention. Peran PDIP sebagai penyokong pemerintahan menguatkan pilihan strategi pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19

Posisi berikutnya adalah Gerindra yang mendapat 1.714 mention (14,11 persen voice share). “Posisi Gerindra terlihat canggung karena ketua umumnya (Prabowo Subianto) menjabat Menteri Pertahanan RI sebagai pembantu Presiden tetapi beberapa petingginya masih bersuara lantang mengkritik Pemerintahan,” jelas Astriana.

Dari segi potensi jangkauan (reach), Partai Demokrat yang baru saja menggelar kongres mendapatkan jangkauan tertinggi dengan (77,37 juta akun/viewers). Demokrat didukung oleh akun-akun influencers berpengikut besar, melalui Twitter (46,90 persen) dan Facebook (42,31 persen).

Diikuti oleh PKS yang menjangkau 70,26 juta (akun/viewers), sebagian besar melalui kanal Twitter (62,90 persen) dan Facebook (30,55 persen).

PDIP yang mendapat porsi perbincangan besar, ternyata hanya menjangkau 45,01 juta netizen melalui Twitter (68,72 persen) dan Facebook (18,91 persen). Nasib Gerindra lebih lumayan dengan potensi jangkauan: 60,29 juta netizen melalui Twitter (47,32 persen) dan Facebook (35,67 persen).

Partai-partai lain: PPP (67,18 juta jangkauan), Golkar (46,46 juta), PKB (44,18 juta) dan Nasdem (25,19 juta netizen) juga memanfaatkan kanal utama Twitter dan Facebook. Hanya PAN (5,11 juta netizen) yang didukung Media Arusutama (88,41 persen) dan Twitter ( persen).

Sentimen dan Skor Reputasi

Astriana melanjutkan, meski mendapat porsi perbincangan paling besar tetapi sentimen negatif paling besar juga didapatkan oleh PKS. Sikap kritis di tengah bencana memang berisiko besar karena dianggap tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja.

“Namun, PKS dapat mengimbanginya dengan melakukan aksi kepedulian di akar rumput (pembagian masker dan hand sanitizer) hingga aksi pemotongan gaji dan penolakan prioritas rapid test untuk anggota DPR dan keluarganya,” ujar dia.

Sentimen negatif berikutnya tertuju pada Gerindra (5,19 persen), dengan respon positif (6,94 persen) serta netral (87,85 persen). Respon negatif itu juga berasal dari sikap elite Gerindra yang kritis terhadap pemerintah, di tengah posisi mereka sebagai bagian dari pemerintahan.

PDIP mendapat respon negatif relatif rendah (3,58 persen) dengan sentimen positif yang lebih tinggi (13,03 persen) dan netral (83,41 persen), sehingga skor reputasi di atas rata-rata. “Namun, PDIP dikritisi karena tidak mendorong pemerintah untuk menempuh kebijakan yang tepat dan tegas. Demikian pula Golkar yang lebih mewacanakan stimulus ekonomi untuk menekan dampak wabah corona daripada resiko keselamatan rakyat,” terang Astriana.

PKS dan Demokrat mendapat skor reputasi lebih rendah, karena sikap kritis kedua partai terhadap kebijakan pemerintah, misalnya dalam hal karantina wilayah (lockdown), telah memancing kontraversi. Sementara Gerindra disorot karena tetap kritis di saat yang bersamaan menjadi bagian dari pemerintahan. Netizen diharapkan bersikap lebih dewasa berkomunikasi di tengah suasana bencana. Apalagi, para politisi yang memiliki follower besar dan berpengaruh dalam pembentukan opini publik. []