DepokNews – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid B.A, M.A, lakukan kunjungan kepada Beberapa Ketua RW di Perumahan Villa Pertiwi, diantaranya RW 13, 15 dan 16 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok, pada Kamis (24/12).

Dalam kunjungan Reses Anggota DPR RI Tahun Persidangan 2019-2020, Nur Azizah menyerap aspirasi Ketua RW yang mengeluh semrawutnya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Hal ini dilakukan Nur Azizah sebagai bentuk pengawasan Anggota Komisi VIII DPR RI, terhadap berjalannya program Kemensos.

Edi yang sudah dua tahun menjabat sebagai Ketua RW 13, menyampaikan keluhan warga saat ini terkait bansos kemensos, bansos pemprov serta bansos presiden yang penyalurannya dinilai tidak proporsional. Selain itu, bansos yang seharusnya turun di bulan Desember hingga saat ini tidak ada kejelasan.

Menurut Nur Azizah, permasalahan bansos juga banyak dikeluhkan kepada Anggota Dewan Komisi VIII DPR RI dari seluruh penjuru Indonesia.

“Saat ini memang pendataan bansos ini menjadi masalah tidak hanya di Depok namun se Indonesia. Memang harus ada verivali data yang baik, nanti disampaikan juga ke tingkat kelurahan dan kota yang bertanggung jawab. Pendataan harus jelas dan terstruktur dari tingkat RT, RW kemudian kelurahan hingga ke tingkat kota”, jelas Nur Azizah

Keluhan mengenai bansos juga disampaikan M. Badarno, Ketua RW 16. Menurutnya, masalah bansos ini, RW tidak dilibatkan langsung dalam pendataan calon penerima bansos. Ia berharap, sebagai unsur pimpinan terkecil masyarakat RT dan RW turut dilibatkan, karena yang lebih paham dengan kondisi nyata di masyarakat. “Fakta yang terjadi saat ini, banyak penerima bansos orang yang sama dan tergolong masih mampu”, ungkap Badarno.

Hal serupa juga disampaikan Edi, ia sudah sedapat mungkin mendata warga yang membutuhkan, “tapi memang problemnya pada akhirnya yang mendapatkan bantuan dari pemerintah cederung orang yang sama, tidak sesuai dengan ajuannya. Artinya memang ada masalah pendataan di tingkat pusat”, ungkapnya.

Menganggapi hal itu Nur Azizah menegaskan, dalam hal pendataan bansos, Pemerintah Kota perlu bekerja keras, melahirkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) calon penerima bantuan yang benar prosedur nya dan representatif melibatkan RT dan RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Jika DTKS lahir melalui prosedur dan proses yang benar di tingkat Kota dan Kabupaten, maka bantuan yang datang dari Pemerintah, Propinsi maupun Kabupaten dan Kota, tidak akan menimbulkan masalah, karena diambil dari data yg diproses sejak tingkat RT dan RW.

“Hal ini perlu diperhatikan betul oleh seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten se Indonesia, mengingat Komisi VIII telah menyetujui penggelontoran dana sebesar Rp. 1,4 Trilyun untuk memperbaiki DTKS Kota dan Kabupaten dengan prosedur dan proses yang benar”, jelas Nur Azizah.

Sementara itu Endang, istri Edi menyebutkan, saat ini banyak masyarakat yang merasa lega, pasalnya ditengah carut-marut pembagian bansos di masa Pandemi Covid-19, Mensos yang terindikasi terlibat korupsi Bansos, ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dengan adanya kejadian tersebut, ia berharap agar Mensos yang menggantikan kelak akan lebih amanah.

“Saya turut prihatin atas kejadian itu. Semoga proses hukum berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan kami untuk selanjutnya baik di Kemensos maupun Kementerian dan lembaga-lembaga mitra yang lain di Komisi VIII agar menjalankan amanah pembangunan sesuai prosedur sehingga tidak terulang”, pungkas Nur Azizah.