DepokNews–,Jakarta (13/7), Isu kebangkitan populisme kembali marak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Hal itu terjadi sebagai akibat kontradiksi sosial-ekonomi di negara-negara yang menjalani proses neo-liberalisasi tingkat lanjut dan sebagian masyarakat mengalami marginalisasi akibat ketimpangan yang bersifat historis. Lalu, apa kaitan populisme dengan sikap politik kaum Muslimin di Indonesia?
Masalah itu dibahas Vedi R. Hadiz, gurubesar sosiologi dari Universitas Melburne, Australia bersama Mardani Ali Sera (anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dalam diskusi terbatas di komplek DPR Senayan, Jakarta. Vedi menulis buku terkini tentang gejala populisme Islam di Turki, Mesir dan Indonesia yang berbeda dengan populisme yang muncul di Eropa atau Amerika Serikat dan Amerika Latin.
“Populisme adalah paham atau sikap politik yang memandang massa rakyat telah dieksploitasi oleh segelintir elite. Fungsi populisme membuat homogenisasi atau mempersatukan rakyat yang sebenarnya berbeda-beda status dan kepentingannya, karena posisi mereka yang ‘tertindas’ elite tertentu,” ujar Vedi yang memimpin Asia Institute di Universitas Melbourne. Karena itu, populisme di berbagai negara juga bervariasi sesuai dengan sumberdaya kulturalnya.
Populisme di Eropa hadir akibat praktek negara kesejahteraan tidak sepenuhnya mampu menyantuni masyarakat yang tertinggal oleh laju kapitalisme modern. Warga Eropa yang tersingkir kemudian mencari penyebabnya, mengapa mereka miskin secara relatif dibanding kelompok lain. “Mereka menemukan jawaban pada gelombang imigran yang dipersepsi telah merampas hak untuk mendapat kesejahteraan dan pekerjaan. Karena itu, nuansa xenophobia terlihat kental di Eropa,” jelas Vedi yang dikenal berpandangan strukturalis saat mengkaji kondisi Indonesia yang dikuasasi oligarki.
Di Amerika Latin seperti Brazil, populisme bisa berwajah reijius dengan sentuhan teologi pembebasan, sehingga seorang ketua serikat buruh seperi Lula da Silva sempat memenangkan pemilihan umum (2002) dan menjadi Presiden Brazil ke-35. Di Indonesia, populisme bisa berwajah Islamik karena konsep rakyat digantikan oleh ‘umat’ yang menyatukan berbagai kelompok berbeda. Gejala populisme itu ditengarai mendasari gerakan 212 yang fenomenal.
Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan, Mardani Ali Sera memahami penjelasan Vedi, namun memberi catatan penting. “Gerakan 212 berlangsung natural, semua individu dan kelompok tersentuh karena fakta terjadinya penistaan agama dan aparat penegak hukum terlihat agak diskriminatif. Jadi bukan politisasi agama. Momentumnya berdekatan dengan pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Mardani. Semua pihak tak menyangka akan sebesar itu pengaruhnya, hingga melengserkan gubernur petahana.
Gelombang 212 berlanjut dengan gerakan #2019GantiPresiden. Mulanya hanya tagar di media social, akhirnya berkembang menjadi gerakan kongkrit. “Sebagai besar pendukung #2019GantiPresiden adalah peserta Aksi Bela Islam 212. Mereka memiliki aspirasi sama untuk membawa perubahan di level nasional,” Mardani menegaskan, meskipun banyak orang mengkritik karena belum jelas siapa figur capres alternatif yang diusung.
Direktur Center for Indonesian Reform (CIR), Sapto Waluyo, yang ikut serta dalam diskusi terbatas itu melihat gejala populisme di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. “Selama ini populisme di Indonesia diasosiasikan dengan gerakan kiri, seperti pembela Wong Cilik. Tapi ternyata, partai politik yang mengklaim pembela rayat kecil justru mengamankan kepentingan pemodal besar. Karena itu, harus dikawal agar populisme Islam, jika benar ada tidak melenceng. Jangan hanya mengatasnamakan umat, tapi ternyata perjuangannya membela oligarki tertentu,” Sapto menandaskan.
Masa depan populisme Islam di Indonesia sangat tergantung partisipasi semua komponen umat dalam mengawal kebijakan sosial-ekonomi-politik pemerintah. Seperti disimpulkan Vedi, populisme di Turki berhasil karena kelas borjuasi yang kuat dan partai politik mampu mengendalikan elite militer, namun di Mesir populisme gagal karena hanya mengandalkan kelas menengah dan dikudeta militer. Di Indonesia elemen masyarakat sipil dan borjuasi masih lemah, sehingga diperlukan perjuangan lebih keras.