DepokNews–Surakarta, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik dalam rangka peninjauan realisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terkait dampak sosial Pandemi Covid-19 ke Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Kunker Spesifik dilakukan pada Kamis (19/11) beragendakan diskusi terkait permasalahan-permasalahan serta capaian graduasi Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan berlangsung di Balaikota Surakarta, Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Tim Kunker Spesifik diketuai oleh Drs. H. Samsu Niang, M. Pd, dan diikuti oleh 8 Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya dari Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat, beserta dua sekertariat komisi VIII, Satu Tenaga Ahli Komisi dan satu bidang media TV- Parlemen DPR RI.

Dalam diskusi yang diikuti Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta Drs. Tamso, M.M, didampingi Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Rahmat Koesnadi dan Asisten Administrasi Umum, Pemkot Surakarta, Rahmat Sutomo, serta para Pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Surakarta. Rahmat Koesnadi menyampaikan, bahwa Jawa Tengah dan Surakarta, keduanya merupakan wilayah dengan capaian graduasi dari KPM PKH melebihi target nasional 10%. “Propinsi Jawa Tengah mencapai 11-an% sedangkan kota Surakarta mecapai 16%”, Jelas Rahmat Koesnadi.

Nur Azizah mengapresiasi atas tingginya prosentase graduasi di Kota Surakarta. Pada kesempatan ini Nur Azizah juga bertanya terkait Best Practices atau upaya-upaya apa saja yang dipersiapkan dan dilakukan para pendamping PKH terhadap KPM PKH sehingga Surakarta bisa mencapai prosentase graduasi tertinggi. Serta berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga akhirnya Surakarta dapat meraih prestasi ini.

Menanggapi pertanyaan Nur Azizah, salah satu Koordinator Pendamping PKH menjelaskan meski rasio pendamping PKH di Surakarta adalah 1 orang pendamping berbanding 400-an KPM PKH, mereka masih tetap bekerja keras dan telaten mendampingi KPM PKH. Sejak tahun 2015 dilakukan dua kali validasi, pertama di tahun 2015 kemudian di tahun 2018. Tedapat 440 KPM mengalami graduasi di tahun 2018, dengan graduasi non komponen sebanyak lebih dari 3000 orang.

Selain itu, terdapat dua upaya yang secara konsisten dilakukan Pendamping PKH, pertama, para pendamping PKH menjalankan program Family Development System (FDS) secara rutin, pelatihan menajemen keuangan, serta senantiasa meyakinkan agar KPM PKH tidak mudah terbujuk untuk berhutang pada Bank THITHIL atau Rentenir. Kedua, dengan optimalisasi program (Kelompok Usaha Bersama) KUBE Desa untuk memperbaiki cara pengelolaan usaha KPM.

Nur Azizah menyampaikan agar best practices yang telah dilakukan para pendamping PKH di Kota Surakarta juga dapat diterapkan secara konsisten di daerah-daerah lainnya di Indonesia sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, agar angka graduasi yang tinggi juga dapat dicapai oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Nur Azizah menambahkan, perlu ada upaya yang massif dan komitmen yang kuat tidak hanya dari para Pendamping PKH tapi juga para KPM terus berjuang untuk dapat lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, para Bupati/ Walikota dan Dinas Sosial terkait harus lebih sungguh-sungguh berjuang meningkatkan jumlah KPM PKH yang mengalami graduasi sekaligus mengurangi jumlah KPM PKH. Di akhir agenda diskusi, Nur Azizah menyerahkan bingkisan Sembako Kemensos RI kepada salah satu KPM PKH Surakarta.