Jambi – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik dalam rangka pengawasan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dampak sosial Pandemi Covid-19 ke Provinsi Jambi pada Rabu (25/11). Kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kota Jambi di Jalan Tambak Sari, Jambi Selatan, Kota Jambi.

Pada kesempatan ini Nur Azizah hadir Bersama 8 orang Anggota DPR RI lainnya yang tergabung dalam tim Kunker Komisi VIII DPR RI. Tim yang diketuai oleh H.M.R. Ihsan Yunus, BA.B,Comm, ME.Con., berasal dari 6 fraksi, terdiri dari satu Anggota Fraksi PKS, satu Anggota Fraksi PAN, satu Anggota Fraksi Partai Nasdem, dua Anggota Fraksi Partai Gerindra, satu Anggota Fraksi Partai Golkar dan tiga Anggota Fraksi PDIP.

Pertemuan yang beragendakan diskusi terkait Penyaluran PKH Tahap IV pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Jambi ini turut dihadiri oleh tiga orang Sekretariat Komisi VIII DPR RI, satu Tenaga Ahli komisi VIII DPR RI, satu bidang Media Tv Parlemen, Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK-PKH) serta diterima oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi dan Kepala Balai Rehabilitasi Anak serta Pejabat Daerah Terkait di Kota Jambi.

Pada kesempatan ini, Arief Munandar, Kadis Sosial Propinsi Jambi menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Propinsi Jambi berjumlah lebih dari 200-an ribu, 102 ribu diantaranya adalah penerima bantuan PKH, dan penerima Bantuan Sosial Masa Pandemi Covid-19 berjumlah sekitar 187-an ribu. Arief Munandar juga menyampaikan bahwa pendamping PKH saat ini berjumlah 597 orang se provinsi Jambi dan 60 diantaranya ada di Kota Jambi. Di tahun 2019 terdapat 1.000-an Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhasil graduasi, dan tahun 2020 jumlahnya meningkat 2000-an KPM mengalami graduasi.

Di hadapan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Rahmat Koesnadi, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kemensos RI menyampaikan bahwa Batuan Sosial (Bansos) tahun 2020 sudah selesai tersalurkan sebanyak 376,5 M kepada 102.148 KPM PKH se-Propinsi Jambi. Sementara itu KPM PKH yang berhasil graduasi se-Provinsi Jambi sebanyak 8.864 KPM, sekitar 8,67%, mendekati target nasional 10%. Koesnadi juga menyampaikan permasalahan terkait Pendamping dan KPM PKH di Propinsi Jambi, “Saat ini terkait penanggulangan stunting, perlu peningkatan peran Pendamping PKH untuk menyadarkan peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan mencegah KPM dari lilitan hutang dari bank atau lembaga keuangan mana pun seperti rentenir”, jelas Koesnadi.

Nur Azizah menyambut baik kondisi tersebut. Menurut Nur Azizah meskipun belum dapat mencapai target, pemerintah Propinsi Jambi telah mampu mendorong jumlah KPM untuk graduasi hingga mencapai 8,67% adalah upaya yang luar biasa. Nur Azizah menyampaikan bahwa Propinsi Jambi kedepannya bisa bekerja lebih intensif dalam menjalankan program-program PKH, agar angka graduasi semakin meningkat.

“Kedepannya, Kota Jambi dan Propinsi Jambi mampu mencapai target Graduasi seperti Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang bisa melakukan graduasi melebihi target nasional 10 %. Syaratnya adalah konsisten menjalankan setiap program PKH, para pendamping PKH juga tidak lelah untuk terus memotivasi KPM PKH untuk dapat hidup mandiri dan sejahtera, serta terus mengingatkan para KPM agar tidak berhutang pada rentenir. Selain dalam agama Islam dilarang mempraktikkan riba, berhutang pada rentenir juga banyak menimbulkan kerugian. Sesuai dengan Hadits Rasululloh SAW, dalam menjalankan tugas penyaluran bantuan dan pemberdayaan para dhu’afa di Indonesia, mari masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi kepemimpinan dengan penuh semangat, tulus-ikhlas dan jujur”, pungkas Nur Azizah. Diskusi ditutup dengan menyerahkan paket bantuan sembako dari masing-masing Tim Kunker Komisi VIII DPR RI kepada perwakilan KPM PKH Kota Jambi.