DepokNews – Bakal Calon Wali Kota Depok yang juga ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono (IBH) menuding kebakaran Pipa Pertamina
di dekat ruas tol KM 130-131 antara Pasteur dan Pasirkoja, Melong, Cimahi Selatan merupakan bentuk kelalaian dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan IBH saat dikonfirmasi. Rabu (23/10/2019).
” Saya lihat kebakaran tersebut kelalaian pemerintah dalam menetapkan lokasi. Beberapa Kota di Dunia ada jaringan khusus pemasangan kabel apakah itu pipa jaringan air, kabel fader optik atau apapun pemasangan kabel harus digabung dalam satu saluran khusus. Nah kalau seperti saat ini digali terus kemudian dibongkar lagi akan terus rusak dan bisa menimbulkan kebakaran seperti ini, “ujarnya.
IBH mengungkapkan didalam tata ruang Provinsi Jabar sudah diatur terkait jaringan agar tidak mengganggu dan merusak fasilitas publik.
” Contoh DKI, jaringan kabel, jariingan air dan jaringan lainnya menyatu dalam satu saluran khusus. Sehingga itu menekan kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting kabel,”ujarnya.
“Saya heran sih dalam kejadian ini . Harus nya dalam perencanaan udah terlihat jaringan pipa Pertamina. Sehingga jalur rel kereta cepat tidak disitu. Tapi kok kenapa bisa dibawahnya ada pipa minyak dan pipa gas “ujarnya.
Lanjutnya dalam kasus kebakaran jaringan pipa Pertamina ini yang paling bertanggung jawab yaitu pemerintah pusat.
” Pertanyaannya kenapa bisa terjadi kebakaran,?. Berarti dalam perencanaan nggak matang, ada saluran minyak dan gas di wilayah rel kereta api cepat. Untung nya belum beroperasi, bayangkan kalau sudah beroperasi kemudian meledak. Wah itu korban pasti banyak, “ungkapnya.
Berdasarkan hal tersebut IBH meminta agar pemerintah pusat dan beberapa pihak yang berkaitan agar melakukan evaluasi.
” Makanya harus di evaluasi secara menyeluruh jangan sampai terjadi lagi di Indonesia, apalagi wilayah yang terbakar tersebut merupakan jalur kereta cepat, “ungkapnya.
Selain itu , IBH sudah berkoordinasi dengan Dinas ESDM dan DLHK Provinsi Jawa Barat terkait kebakaran dan penyebabnya. Hasilnya Dinas ESDM sudah turun ke lokasi dan melaporkan hal tersebut ke Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
“Allhamdulillah Dinas ESDM langsung respon ketika saya konfirmasi dan tanyakan terkait kebakaran . Namun hingga saat ini DLHK belum menjawab pertanyaan saya terkait Amdal, “katanya.
IBH membeberkan bahwa beberapa Dinas di Provinsi Jabar sangat lambat merespon ketika anggota DPRD Provinsi melakukan kordinasi.
” Memang susah kepala dinas di Jabar agak lambat merespon, tapi kalau Dinas ESDM saya salut cepat dia. ESDM setelah dapat info angsung melaporkan ke Gubernur dan Wagub, “katanya.
Pada kesempatan tersebut, IBH juga membeberkan bahwa penentuan lokasi proyek kereta cepat tidak pernah
melibatkan DPRD Provinsi Jabar.
” Berkaitan dengan RTRW tidak prnah kami dilibatkan apalagi tentang lokasi proyek. Kami di Jabar itu sepertinya Given, hanya menerima saja perlakuan nasional yang ingin membuat sesuatu proyek strategi nasional, “bebernya.
” Beberapa proyek strategi nasional membuat Jabar Given dari kebijakan itu. Nggak bisa menolak beberapa hal, di rencana tata ruang wilayah sekarang lagi dievaluasi di pusat. Kami memang menolak seperti pusat memaksa membuat bandara di Suka Bumi, “ujarnya.
IBH berharap setiap ada proyek strategis nasional dari pusat agar berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Jangan sampai mereka hanya searah dan memaksa tapi tidak berkoordinasi. kami di DPRD berharap Jabar bisa maju dan lebih baik lagi,”pungkasnya.