DepokNews– Kasat Lantas, Polresta Depok Kompok Sutomo mengatakan penerapan sistem ERP di Margonda Raya bukan solusi untuk mengurai kemacetan.
“Untuk kemcetan di Margonda Raya, ERP bukan solusi untuk saat ini, solusinya pembenahan jalan, didepok itu Jalan banyak putar (putaran balik), kalau putaran itu harus ada underpass atau flyover,” katanya saat dikonfirmasi. Kamis (29/11/2019).
Sutomo meminta pemkot Depok untuk benar-benar memperhatikan infrastruktur, pasalnya dilapangan masih banyak trotoar yang rusak atau bolong-bolong.
“Kita lihat jalanan di wilayah Tangerang Selatan itu bagus infrastrukturnya, Pemkot Depok patut mencontoh itu. Tidak perlu jauh-jauh belajar ke Singapura atau ke Jepang, kita belajar ke Tangerang Selatan aja,” pungkasya.
Sementara Itu, Wakil Walikota Depok Pradi Supriana menilai wacana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menerapkan jalan berbayar atau Electronik Road Pricing (ERP) di Jalan Margonda Raya sangat bagus. Namun menurutnya sistem itu belum bisa untuk diterapkan di Kota Depok.
“Saya pikir kalau bicara konsep bagus, namun kalau untuk diterapkan di kota depok belum mendukung sepenuhnya,” kata Pradi.
Pradi menjelaskan, Depok belum bisa menerima sistem Elctronik Road Pricing (ERP) karena beberapa faktor, diantaranya sarana prasana penunjang.
“Prasarana penunjangnya ini belum memadai bagi kita, diantaranya alternatif jalan-jalan utama dikota Depok belum optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Pradi mengatakan Depok akan siap menerima sistem Elektronik Road Pricing (ERP) jika prasarana pendukung sudah selesai dibenahi.
“Harus dibenahi dulu sarana pendukungnya, sarana jalannya kemudian transportasinya juga, ruas jalan kita setelah dikaji sekarang lebih banyak utara selatan daripada barat timur,” ujarnya.
