DepokNews- Menurut calon gubernur Jawa Barat Sudrajat, Bank Tanah sangat penting untuk menjaga kedaulatan warga. Karena itu dirinya berjanji aka membangun Bank Tanah jika kelak terpilih sebagai gubernur periode 2018-2023 mendatang.
Ia mengatakan kepemilikan tanah menjadi wujud kedaulatan masyarakat. Dirinya berharap masyarakat Jawa Barat tidak menjual tanahnya jika tidak benar-benar membutuhkan uang. Apalagi sekitar 82 persen lahan di Indonesia telah dikuasai perusahaan-perusahaan besar.
“Saya juga minta para ulama untuk meyakinkan masyarakat agar jangan menjual tanahnya kalau tidak butuh-butuh amat karena tanah itu harta awal kita hingga akhir. Punya tanah, berarti kita berdaulat,” ungkapnya.
Untuk menghindari penguasaan tanah oleh pihak-pihak tertentu dalam skala besar, Sudrajat yang berpasangan dengan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar 2018 itu berjanji mendirikan Bank Tanah. Sehingga masyarakat Jawa Barat bisa berdaulat di atas tanah kelahirannya sendiri.
“Daripada menjual tanahnya ke orang lain, lebih baik dijual ke pemerintah provinsi. Kita ingin tanah-tanah di Jawa Barat tidak dikuasai perusahaan-perusahaan besar,” paparnya.
Dia memaparkan mekanisme Bank Tanah adalah pihaknya akan mengalokasikan dana APBD untuk membeli langsung tanah-tanah yang dijual masyarakat. Tanah yang nantinya sudah dikuasai Pemerinah Provinsi Jawa Barat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Jabar.
“Kalau ada masyarakat yang menjual tanahnya beramai-ramai dan lahannya cukup untuk pembangunan, diprioritaskan dibeli oleh provinsi. Data dari Walhi lebih 82 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh corporate-corporate besar. Provinsi harus menjelma menjadi ‘corporate besar’ juga,” paparnya.
Pihaknya akan menginventarisasi tanah-tanah yang dijadikan lahan pertanian, termasuk tanah-tanah tidak produktif di Jabar. Tidak hanya itu, Sudrajat akan mendorong pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Barat agar memiliki aset tanah seluas-luasnya melalui Bank Tanah.
“Tanah pertanian itu jangan sampai mudah dikonversi menjadi industri dan perumahan. Sehingga kedaulatan pangan di Jawa Barat juga tidak terganggu, termasuk tanah-tanah tidak produktif pun harus diberdayakan, ” tutup Sudrajat.(mia)
