Oleh : Hamdi, S.Sos*

           Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini  tinggal menghitung hari. Momen pilkada kali ini agak istimewa karena berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang tren kasusnya semakin meningkat. Akhirnya, Pemerintah pun membuat beberapa aturan yang disesuaikan dengan aturan protokol kesehatan (Covid-19), mulai pembatasan jumlah peserta kampanye tatap muka, penggunaan masker dan aturan jaga jarak bagi peserta kampanye hingga kewajiban membawa pulpen bagi pemilih pada saat pencoblosan.

           Total anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020 meningkat seiring dengan adanya pandemi Covid-19. Anggaran Pilkada yang semula dialokasikan Rp 15,23 triliun dan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) naik menjadi Rp 20,46 triliun akibat adanya kebutuhan protokol kesehatan, seperti penyediaan hand sanitizer, face shield, cairan disinfektan, dan sebagainya. Sungguh biaya yang sangat besar yang harus dikelola sebaik-baiknya demi lahirnya pesta demokrasi yang luber dan jurdil.  .

           Pilkada 9 Desember 2020  akan diselenggarakan di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Kota Depok adalah salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada, yaitu pemilihan walikota dan wakil walikota (pilwalkot). Pilwalkot Depok kali ini akan berkontestasi dua pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota. Pasangan nomor urut 1 yaitu Pradi Supriatna dan Afifah Alia yang diusung oleh Koalisi Depok Bangkit (PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PSI, Perindo, Nasdem, PBB, dan Hanura). Sedangkan pasangan nomor urut 2 adalah Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono yang diusung oleh Koalisi Tertata Adil Sejahtera (PKS, PPP, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya).

          Kita semua berharap pesta demokrasi yang berbiaya tinggi ini bisa berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, sebagai bagian dari 1.229.362 orang calon pemilih di pilwalkot Depok nanti, ada beberapa catatan yang mesti dicermati sebagai bentuk kepedulian kita terhadap hajat besar politik ini, khususnya terhadap dua paslon walikota dan wakil walikota yang berkontestasi.

         Pertama, pastikan nama Anda dan anggota keluarga (yang berhak memilih) terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kita bisa mengeceknya ke ketua RT setempat atau ketua KPPS tempat kita berdomsili. Jangan sia-siakan sisa waktu jelang hari-H ini untuk memastikan hal tersebut agar tidak terjadi penyesalan nanti gara-gara hak pilih kita hilang karena kealpaan kita sendiri.. Selain itu kita juga bisa mengeceknya dengan datang langsung ke kantor PPS (Panitia Pemungutan Suara) di kelurahan/desa setempat atau melalui portal  https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/.

          Kedua, cermati rekam jejak (track record) para paslon yang berkompetisi  tersebut. Sosok  para calon pemimpin kita lima tahun ke depan harus kita kenal luar dalamnya. Hal pertama yang perlu disimak adalah latar belakang masing-masing paslon. Salah satu catatan penting adalah apakah para calon tersebut pernah terjerat kasus kriminal, seperti korupsi, narkoba, dan tindakan asusila. Bila jawabannya pernah, kita harus mencoretnya dari pilihan calon pemimpin yang (seharusnya) menjadi panutan bagi rakyatnya.

          Selanjutnya, kita telusuri kontribusi apa yang telah mereka berikan buat daerah yang akan mereka pimpin nanti. Jika sang calon adalah petahana, coba periksa prestasi apa saja yang telah ditorehkan selama masa kepemimpinannya. Teliti juga program-program pembangunan daerah yang belum dan sudah terealisasi dengan baik  selama calon petahana memimpin.

          Pemimpin sejati adalah pemimpin yang banyak memberikan manfaat bagi rakyatnya. Pepatah Arab mengatakan, “sayyidul qaumi khadimuhum” yang artinya pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Jika kita sudah “menguliti” dengan cermat paslon tersebut, insyaa Allah kita tidak akan salah pilih dan tidak menyesal nantinya.

          Ketiga, pelajari baik-baik visi, misi dan program apa saja yang ditawarkan oleh para paslon. Mengetahui visi dan misi mereka sangat penting bagi pemilih agar kita paham arah dan cita-cita yang akan diperjuangkan dalam membangun daerahnya masing-masing.  Karena calon pemimpin yang baik harus bisa memberikan guidance yang jelas dan tepat mau dibawa kemana rakyat yang akan dipimpinnya.

          Begitu pula dengan program-program yang ditawarkan, apakah sudah cukup membumi dan realistis untuk diimplementasikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan? Program-program yang bersentuhan langsung dengan basic needs (kebutuhan dasar), seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja, yang harus menjadi catatan pemilih ketika menentukan siapa pemimpin daerah  lima tahun ke depan.

           Keempat, cermati juga sejauh mana kedekatan para paslon itu dengan berbagai kalangan masyarakat. Bagaimana  interaksi  mereka dengan kalangan akar rumput (grass root), pemuda, pedagang, tokoh masyarakat, tokoh agama, seniman, komunitas, ormas, elit politik dan ekonomi serta elemen bangsa lainnya? Bagaimana komunikasi politik yang mereka bangun selama ini? Mampu membangun hubungan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan adalah modal yang sangat penting agar program-program pembangunan yang dicanangkan  mendapatkan  support dan bisa berjalan lancar tanpa ekses.

            Kelima, waspadai munculnya praktik money politics (politik uang) khususnya di saat-saat terakhir menjelang pencoblosan. Meskipun money politics termasuk kategori perbuatan yang diharamkan dalam sistem demokrasi kita, namun  keberadaannya sulit dihindari, khususnya bagi caleg dan paslon yang tidak pede dan memiliki sindrom takut kalah. Beragam cara dan modus dipakai untuk memenangkan calon yang dijagokan, mulai dari pemberian sembako gratis; uang bensin untuk kampanye, bagi-bagi amplop; hingga iming-iming hadiah menarik bagi tim sukses yang mampu memenangkan paslon di TPS tertentu.

            Jika kita ingin menjadi pemilih yang cerdas dan beretika sekaligus untuk membangun iklim demokrasi yang sehat, maka sudah saatnya kita berani mengatakan tidak pada money politics. Jargon “ambil uangnya dan jangan pilih orangnya” harus kita buang jauh-jauh dan kita ganti dengan “jangan ambil uangnya dan jangan pilih orangnya.”  Sebab jika kita masih berpegang pada jargon pertama itu sama saja ikut melestarikan praktik money politics.

            Sebagai penutup, marilah kita berpolitik secara sehat dan beradab lewat ajang pemilu serentak ini. Jangan mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh berbagai macam godaan, ajakan dan rayuan dari pihak manapun yang ingin menang dengan prinsip menghalalkan segala cara. Jika kita sudah terperangkap oleh berbagai jebakan tersebut maka penyesalanlah yang kita dapat. Mari kita songsong hajat besar politik ini dengan sikap dan perilaku politik yang cerdas dan bermartabat. Selamat mencoblos!

Keterangan :

“Tulisan ini untuk dimuat di Opini di Depok News.

“”Penulis adalah anggota Forum Akselerasi Masyarakat Madani Indonesia (FAMMI).  Tinggal di Depok.