“Kami dari provinsi, diminta oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, pak Pradana dan kawan-kawan, dirapat anggaran provinsi meminta ke Disdik untuk menyelesaikan masalah perlahanan. Kedua membuat ruangan kelas baru ke atas, misalnya yang baru dua lantai ditambah menjadi tiga lantai, ke empat membuat sekolah baru,” kata Irfan.
Idealnya, sambung Irfan, per kecamatan terdapat dua sekolah, di Depok sendiri terdapat 11 kecamatan. Sehingga, minimal harus ada 22 sekolah. Sementara, di Kota Bekasi, 15 SMK Negeri dan 22 SMA Negeri, jadi tiap
tahun ajaran baru tidak ada keributan.
“Saat ini yang saya dengar di Depok PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru.red) tiap tahunnya menjadi polemic. Karena ini sudah di ranah provinsi akan kami anggarkan,” paparnya.
Irfan yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jabar ini mencontohkan, SMK Negeri 3 Depok, akhirnya provinsi harus membeli lahan dan sudah dinegosiasikan untuk 5.00 meter, guna dibangun gedung sekolah tiga lantai di sana.
“Paling menghabiskan anggaran tidak besar, paling sekitar Rp25 miliar, lahan dan bangunannya, mungkin di tempat lain bisa lebih mahal, karena tergantung NJOP tanah di wilayah tersebut,” jelas Irfan.
“Solusi yang dilakukan, karena teman-teman dari fraksi Demokrat Kota Depok selalu berbicara kekurangan (Ketimpangan Lulusan SMP Negeri ke SMA Negeri di Depok.red) terus, jadi selalu unsur pimpinan di DPRD Jabar dan Banggar, akhirnya saya periksa, oh iya ternyata sekolahnya seperti ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam rapat anggaran ia menyampaikan untuk segera melakukan investigasi di Depok, yang ia sendiri dan Disdik lakukan, dimana akhirnya menemukan satu solusinya, yakni menyelesaikan dulu lahannya.
“Bangun ke atas, kalau kurang ya bangun gedung yang baru, sehingga kebutuhan masyarakat pendidikan, khususnya untuk SMA Negeri terpenuhi,” kata Irfan.
Setelah meninjau langsung ke beberapa SMA/SMK Negeri di Depok, Irfan menilai Depok sudah sangat terlambat memikirkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Ia pun bersyukur jenjang pendidikan tersebut dialihkan ke provinsi sehingga pihaknya mengetahui kondisi riilnya.
“Bayangkan, selama ini kami harus membantu yang eksis. Solusi kami, bersama gubernur, Kadisdik dan DPRD, untuk di SMA Negeri 11 Depok harus mencarikan lahan, yang di kecamatan yang sama. Meski memiliki lahan di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis dan Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong. Namun, kami tetap akan membangun untuk di kecamatan tersebut. Mungkin SMA Negeri 11 bisa dicarikan lahan di Kelurahan Beji Timur,” terangnya.
Dirinya pun menghubungi Kepala Disdik Jabar agar Senin (1/10) menghadap untuk mempersiapkan apa yang ada, sehingga bisa berkoordinasi dengan KCD nya, apa saja yang harus diselesaikan untuk SMA/SMK Negeri di Depok.
“Sebab, saya sudah dua periode dari Dapil Kota Depok-Kota Bekasi, celaka saja kalau kondisinya seperti ini. Setelah melihat kondisi seperti ini, kami meminta ada pembenahan besar-besaran, agar daya tampung anak-anak ke SMA tercukupi,” tandasnya.