DepokNews- Mengenai wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, Wali Kota Depok Mohammad Idris, lebih memilih kotanya bergabung dengan Jakarta.

Idris mengungkapkan, dari sisi bahasa dirinya lebih mengerti bahasa Jakarta, ketimbang Bahasa Sunda.

“Kalau ditanya dari sisi bahasa, saya lebih milih bahasa Jakarta. Karena saya nggak ngerti bahasa Sunda. Misal kemarin upacara ultah Jabar, agenda petuah sesepuh Jabar itu pakai bahasa Sunda, saya nggak paham. Kalau bahasa ke Jakarta,” jelas Idris, Selasa (20/8/2019).

Jika bicara sejarah dan budaya, banyak kesamaan dengan Jakarta. Meski, Depok satu rumpun dengan rumpun Melayu, bukan Betawi sebagaimana halnya Jakarta.

“Rumpunnya kan rumpun Melayu kalau Depok, maka dalam SK Gubernur disebut juga sebagai rumpun Melayu Depok, bukan disebut rumpun Betawi karena Betawi trademark dari Jakarta. Jadi Depok rumpun Melayu Betawi,” bebernya.

Sebagai kota penyangga, Depok juga sering bekerja sama dengan Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) se-Jabodetabek untuk mengatasi kepentingan wilayah otonomi.

“Bentukan pemerintah namanya BKSP. Ini untuk siasati kebutuhan wilayah tetangga yang memang sangat dibutuhkan, yang paling terkait ada 4, (yaitu) sanitasi, air bersih, udara, dan sampah,” terang Idris.

Dari segi mobilitas, sebagian besar penduduk Kota Depok sendiri bekerja di Jakarta. Separuh lebih jumlah warga Depok beraktivitas hilir mudik ke Jakarta. Sebanyak 65 persen warga Depok komuter, 90 persen itu ke Jakarta, selebihnya ke Bogor, Bekasi. 

“Tapi 90 persen ke Jakarta, bener itu, itu ketika Jakarta Ibu Kota, nanti kalau pindah ya beda lagi,” ujarnya.

Meski begitu, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya ini, menurutnya, perlu intervensi pemerintah pusat. Sebab, persoalan pindah provinsi bukan hal yang mudah. Kalau wacana kebutuhan memang ke sana, tapi kalau sisi kewilayahan asal-muasal ya Jawa Barat, tidak bisa dipisahkan dari Jawa Barat. Apalagi kota bergabung dengan provinsi lain, ini harus intervensi pemerintah kota serius bicarakan ini. 

“Seperti wacana pemindahan ibu kotalah, kan nggak mudah. Contoh Bogor Barat, sampai sekarang nggak selesai padahal itu kebutuhan, ini hanya memisahkan menjadi provinsi, tapi tidak semudah itu,” tukas Idris.(mia)