DepokNews–DPD PKS Kota Depok menggelar pemaparan pembangunan pendidikan dan kesehatan oleh tiga bakal calon Wali Kota Depok. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kader internal PKS serta praktisi kesehatan serta pendidikan di Kota Depok yang digelar di Rumah Soerabi Margonda, Kota Depok. Minggu (9/2/2020).

Bakal Calon Wali Kota Depok yang juga Ketua Komisi IV, DPRD Provinsi Jawa Barat ,Imam Budi Hartono mengatakan ada tiga hal yang akan didorong dirinya untuk memajukan kesehatan di Kota Depok. Yang pertama yaitu peningkatan pelayanan puskesmas dan RSUD, Yang kedua adalah keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan, dan Yang ketiga peningkatan SDM.

” Jadi percuma ada bangunan puskesmas dan RSUD yang tinggi dan besar. Tapi SDM nya nggak ada, maka perlu ada dukungan terhadap SDM, baik dari tenaga ahli atau pelayanan untuk membantu pmasyarakat. Kan kalau SDM sudah bagus pasien ditangani dengan baik. Buat apa ada pasien, ada ruang.Tapi nggak ada SDM yang menangani, kan kasian juga,”ujarnya usai memberikan pemaparan. Minggu (9/2/3020).

Sementara di sektor pendidikan, IBH ingin mengejar agar IPM Depok naik dari posisi tiga ke posisi satu atau dua se Jawa barat.

“Menurut saya ini dari dulu memang sudah masuk posisi 3 IPM Depok se Jawa Barat. Makanya karena IPM itu menyangkut pendidikan, kesehatan dan ekonomian. Tiga hal tersebut harus diperbaiki agar IPM kita bisa naik,”ujarnya.

Selain itu menurutnya perlu ada pendataan terhadap masyarakat yang sudah lulus SMA, SMP, dan kuliah.

“Sehingga akan ketahuan yang mana belum lulus sehingga bisa mengikuti paket C dan mendapatkan ijasah. Dan dengan pendataan itu juga akan mendongkrak IPM kita, karena IPM itu yang dilihat atau pendongkraknya juga adalah lama sekolah,”ujarnya.

Lebih lanjut anak-anak yang akan tamat dari SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi perlu ada tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kota Depok termasuk memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi.

“Kalau SMP sampai SMA kan sudah beasiswa dari Pemko Depok. Nah kalau diberikan lagi untuk siswa yang tidak mampu dan berprestasi itukan menarik,”katanya.

Ia juga membeberkan bahwa siswa yang mendapatkan beasiswa perlu dibuatkan MOU agar setelah selesai kuliah harus kembali mengabdi di Kota Depok.

“Nah masalah sekarang ada anak yang di luar Depok. Tapi kuliah di Depok, jadi lah dia terdata di kota Depok, tapi setelah itu kan mereka pergi nah itu masalahnya,”ujarnya.

Sementara itu terkait pengawasan agar tidak ada lagi sekolah yang melakukan pungutan liar, IBH meminta agar Pemkot Depok melakukan audit serta mengeluarkan surat himbauan kepada setiap sekolah.

“Kita setuju transparansi.Pemkot harus tegas, bila perlu lakukan audit serta sanksi bila terlibat. Kan uang negara harus dikelola dengan baik dan tidak boleh main-main,”katanya.

Tak hanya itu, IBH mengungkapkan
sekolah negeri dan swasta sama -sama mendapatkan dana bos yaitu Rp 1,6 juta pertahun untuk sekolah Negeri setiap siswa, dari provinsi Rp 1000.000 pertahun, dan sekolah swasta Rp 500.00 pertahun.

” Tinggal dipilah mana yang tidak mampu, kalau tidak mampu digratiskan kalau tidak di ringankan. Kalau ada siswa yang dikeluarkan tidak mampu bayar harus dilaporkan. Sehingga pemerintah bisa membantu mengurusnya,”ujarnya.

” Sementara data siswa yang dikeluarkan dan ditahan ijazahnya nggak pernah ada. Tapi pengaduan banyak,”tuturnya.