Foto konsultasi Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Kamis 31 Okt 2019 di dirjen SDA Kementrian PUPR Jakarta

DepokNews- Komisi IV DPRD Jabar memberikan lima rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Terkait banyaknya pekerjaan dan luasnya wilayah yang harus dicover Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat (Jabar).

Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono (IBH) mengatakan, setelah melakukan evaluasi, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi, seperti meminta Pemprov Jabar untuk menambah anggaran ke Dinas ESDM Jabar.

“Kami berharap anggarannya ditambah, karena di 2019 hanya mendapat Rp98 miliar dan di 2020 malah turun jadi Rp75 miliar. Dengan anggaran kecil, tentu tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara baik,” kata IBH, sapaannya.

Dirinya juga meminta agar ada penambahan anggaran secara proporsional agar kinerja dari ESDM bisa lebih baik lagi. Terkait sumber daya manusia (SDM) pada Dinas ESDM Jabar, inspektur pengawas bagi pertambangan di Jabar masih sedikit, yakni baru 17 orang dan itu pun hanya 10 orang yang memiliki sertifikat.

“Kami berharap tiap kabupaten/kota memiliki satu inspektur agar pengawasan pertambangan, terutama pertambangan-pertambangan liar dapat dilakukan secara tepat dan ditindak sesuai per Undang-Undangan,” terangnya.

Selanjutnya, terkait program listrik desa, kata IBH, masih banyak desa di Jabar, terutama yang tinggal di dekat pembangkit listrik, tapi malah tidak mendapat jaringan listrik untuk kehidupan mereka.

“Jadi masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan listrik secara baik, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (BMR). Untuk itu, program listrik desa ini harus ditambah, baik dari provinsi, pusat maupun lembaga atau instansi melalui CSR,” tuturnya.

Keempat, IBH mengulas terkait sumber air tanah. Karena, sumber air tanah di Jabar sudah sangat kritis. Sehingga, diminta pengawasan dari Dinas ESDM dapat dilakukan secara baik dan rutin kepada pengguna, seperti pabrik, hotel dan apartemen.

“Di titik-titik itu agar dilakukan pengawasannya lebih banyak. Sehingga, tidak merusak lingkungan dan sumber air tanah dapat terpelihara dengan baik,” ulasnya.

Yang kelima, Ia melanjutkan, terkait penindakan kepada penambangan liar di Jabar yang masih banyak sekali. Sehingga, dibutuhkan inspektur dan kerja keras dari  Dinas ESDM agar para penambang liar ditindak secara tegas.