DepokNews- Penundaan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, dalam Pilkada Tahun 2020, mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA).
“Seharusnya pelantikkan sesuai jadwal awal, menurut kami tidak perlu menunggu daerah yang bermasalah, karena kami mendengar dari Kemendagri menunggu daerah yang masih bersengketa,”
“Pertanyaannya kalau menunggu sampai kapan?, karena kan sudah ada kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatannya di bulan ini, contohnya di Depok akhir masa kepemimpinan yang lama sudah selesai pada 17 Februari besok,” tegas Hendrik, seperti dikutip Jurnal Depok, Selasa (16/2).
HTA yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan menilai, jika Wali Kota Depok dipimpin oleh Plt tidak bagus dan sampai kapan harus seperti itu, terlebih jika pelantikkannya ditunda lagi
“Kami mendorong agar Idris-Imam segera dilantik, yang penting resmi dulu. Apakah itu dilakukan secara virtual, tidak masalah bagi kami. Yang penting secara admistrasi mereka berdua sah sebagai wali-wakil wali kota,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika Depok dipimpin oleh Plt kebijakkan yang diambil pun akan terbatas.
“Ketika ada yang harus ditandatangan minta izin dulu ke kementerian, itu kan suatu contoh yang menghambat percepatan. Apalagi kondisi sekarang, misalnya ada repurposing anggaran untuk penanggulangan covid, kalau Plt kan harus minta persetujuan kementerian lagi untuk ambil keputusan, tidak langsung, ini kan butuh waktu. Jadi lebih banyak kelemahannya kalau dipimpin Plt,” ungkapnya.
Dikatakannya, seharusnya Kemendagri dari awal memperhitungkan terkait pelantikan kepala daerah terpilih.
“Ketika itu diputuskan pastikan ada yang bersengketa, lalu bagaimana yang tidak bersengketa?. Kami kan mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan di awal, kalau tahapan di KPU itu kan pelantikan tanggal 17 Februari, seharusnya itu,” pungkasnya.