DepokNews- Hari ini, Senin (15/10/2018), ratusan guru honorer Kota Depok akan melakukan demo di Gedung DPRD Depok. Tuntutan tenaga pendidik ini terkait Permenpan Nomor 36 Tahun 2018, tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018.
Sekjen FPHI Kota Depok M. Nur Rambe mengatakan demo ini berskala Nasional, guru honorer kompak untuk merebut hak pengakuan dari pemerintah pusat. Aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia pada tanggal 15 sampai 31 Oktober, di kabupaten/kota daerah masing-masing.
Pemilihan lokasi di Kantor DPRD
Karena disanalah wadah untuk menyambung lidah guru honorer sebagai warga negara dan sebagai regulasi hukum, untuk dapat berbuat banyak sebagai jembatan suara guru honorer.
“Karena itu kami pilih Kantor DPRD Depok. Aksi ke Jakarta itu ongkosnya mahal, saya rasa tidak ada yang salah dalam hal itu, masak kami harus keluar wilayah Depok dan aksi di Cianjur misalnya kan ga lucu,” jelas Rambe, Minggu (14/10/2018).
Program pun sudah diatur, hari pertama di Gedung DPRD Depok. Selanjutnya mogok mengajar, bukan mangkir hadir. Walau banyak yg mangkir itu tergantung Kepala Dinas Pendidikan menyikapinya.
Rambe menyatakan untuk guru honorer di Kota Depok yang mencapai 3.200 orang, bisa dikatakan gaji saat ini lumayan dibanding daerah lain, yang rata-rata dibawah Rp1 juta.
“Makanya kami melakukan aksi sekaligus deklarasi mogok Nasional yang dimulainya aksi mogok moral hari itu,” jelasnya.
Mogok boleh berdasarkan UU selama hak hak dasar pekerja/guru tidak terpenuhi, lanjut Rambe. Yang pasti aksi demo ini, bukan melawan pemerintah Kota Depok, tapi pihaknya melakukan ini secara Nasional.
“Kalau berdasarkan diskusi korda beberapa waktu lalu, sekitar 300 guru honorer yang beraksi. Tapi kita lihat nanti, karena kepala sekolah dan PGRI sudah intervensi. Tapi menurut kordanya tetap jalan,” terang Rambe.
Rambe menambahkan, untuk pihak yang melakukan intimidasi baik organisasi perangkat daerah maupun yang dari organisasi profesi. Pihaknya akan melakukan somasi, namun aksi besok harus berjalan dulu.
“Insya Allah kami akan somasi, tapi nanti. Biarkan mereka para intimidator berbuat seenaknya dengan bentuk surat yang sudah kami pegang, serta edaran melalui WA,” tutupnya.(mia)