DepokNews–Dewan Pengurus Cabang (DPC) Rabathah Al Alawiyah Kota Depok mendeklarasikan dukungan untuk calon Walikota yang akan diusung PKS dalam Pilkada Depok 2020, mendatang.

Ketua DPC Rabathah Al Alawiyah Kota Depok Habib Hasyim Alkaff menyebutkan, dukungan ini diberikan karena calon dari PKS dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam.

Deklarasi ini dihadiri sekitar 80% pengurus DPC Rabathah Al Alawiyah Depok dan dilaksanakan di salah satu rumah makan di Jalan KSU, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (13/7/2020)

Habib Hasim menjelaskan, pihaknya mengaku bahagia karena masih ada partai yang ingin bersatu dengan  para habaib dan para ulama untuk mendukung nilai-nilai agama.

“Alhamdulillah itu terwujud, kepada siapa lagi dan kapan lagi kami bergandengan dengan partai yang sejalan dengan kami,” jelasnya.

Dalam surat pernyataan dukungan, pihaknya menuangkan sejumlah harapan dan keinginan. Di mana, muaranya untuk kemaslahatan umat, khususnya seluruh masyarakat di Depok.

Seperti, memperjuangkan menerapkan Pancasila dalam arti sebenarnya dan menjadikan pijakan dalam pemerintahan.

Membuat kebijakan anggaran untuk para ustaz dan ustazah, serta guru ngaji lekar dalam upaya menyejahterakan mereka.

Membuat kebijakan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam berbagai kesempatan di lingkungan Kota Depok.

Kemudian, meminta memberantas narkoba, minuman keras dan obat jenis psikotropika, serta kejahatan lainnya, demi terciptanya Kota Depok yang aman.

Sementara itu, Imam Budi Hartono anggota DPRD Propinsi Jawa Barat yang juga salah satu bakal calon Walikota Depok yang akan diusung PKS mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan siap untuk komitmen untuk membangun Kota Depok demi kesejahteraan rakyat, termasuk memberikan perhatian kepada para habaib, para ulama, guru-guru ngaji dan pembimbing rohani untuk agama non Islam.

“”Memang sudah melekat di masyarakat bahwa para da’i ini tidak membutuhkan anggaran ketika mengajar. Tapi mereka punya keluarga yang ditanggung, maka sejak awal kita berharap ada kebijakan dari pemerintah terhadap para khatib Jumat, para dai, imam masjid dan para Guru,”katanya.

Menurut IBH, insentif untuk guru ngaji, khatib jumat dan imam masjid dan para pembimbing rohani untuk agama non islam diberikan dengan berbagai kriteria atau syarat yang rumusannya bisa dibicarakan bersama DPRD