DepokNews- Anggota Komisi D DPRD Depok, Teuku Farida Rahmayanti turut menyoroti dan prihatin dengan jalannya proses PPDB SMAN/SMKN pada hari pertama.

Menurutnya, sistem PPDB seharusnya bersifat akuntabilitas, transparan, dan berkeadilan. Sehingga dapat menekan angka pembludakan di sekolah.

“Harus ada evaluasi supaya orantua bisa lebih nyaman. Dengan pertimbangan rasio zonasi relatif lebih besar dibanding nilai UN, sementara sarpras terbatas ada penutupan kompetisi didalamnya,” jelas politisi dari PKS ini.

Diketahui jumlah SMA Negeri di Depok hanya sebanyak 26 sekolah dan 4 SMK Negeri. Farida mengusulkan, dengan jumlah yang terbatas seharusnya pemerintah kembali melihat nilai UN sebagai modal awal pendaftaran ketimbang zonasi atau jarak dari rumah ke sekolah.

“Harus diseimbangkan lagi jangan sampai timpang tindih. Sebaiknya kembali ke sistem online dengan nilai UN ditingkatkan dengan keterbatasan nilai sekolah, kompetisi harus tetap ada zonasi, bila perlu dibagi menjadi dua zonasi barat, timur dan tengah,” tutup Farida.(mia)