Ekonom Muda Mengawal Pembangunan

Posted on

Oleh  Septiadi (alumni IISIP Jakarta dan Indef School Political Economy (ISPE)angkatan I)

Pertumbuhan penduduk menjadi tantangan. Angkatan kerja lebih didominasi oleh pemuda. Ketimpangan ekonomi menjadi tantangan dalam produktivitas pemuda. Diperlukan ekonom muda dalam mengawal pembangunan

“Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” pekik pengobar semangat Bung Karno masih terasa hingga sekarang dalam menyemangati kebangkitan pemuda Indonesia.

Kobaran semangat itupun masih terasa. Banyak sekali pemuda-pemudi Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa. Seperti diantaranya pebalap muda yakni Rio Haryanto (pembalap mobil Formula 1),  Owi-Butet (peraij medali emas di ajang olimpiade, Brazil), Sineas muda Livi Zheng, Prof. Chairul Anwar (penemu 4G),serta tidak ketinggalan kemunculan pengusaha-pengusaha muda bidang ekonomi kreatif dan start up seperti Go-Jek, dan Bukalapak. Hal ini menjadi indikasi pemuda Indonesia telah optimis menghadapi dunia.

Pemuda menjadi agen perubahan. Namun hal terpenting adalah lahirnya ide-ide dan gagasan cemerlang untuk pembangunan yang konstruktif dan menjadi gelombang besar dari perubahan itu  sendiri.

Perekonomian menjadi sektor yang tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan suatu bangsa. Diperlukan tokoh-tokoh pelaku, pemikir dan regulator dari sektor tersebut. Ekonom  menjadi penjaga kebijakan pembangunan ekonomi. Kita telah mengenal banyak ekonom Indonesia yang mumpuni dibidangnya. Seperti Sri Mulyani, Syahrir, Shaleh Afif, Faisal Basri, Anggito Abimayu, Aviliani dan masih banyak lagi.

Juga diharapkan munculnya ekonom muda, sebagai penerus rantai pemikiran bidang ekonomi nasional dan internasional. Peran ekonom muda menjadi keniscayaan. Kreatifitas pemuda menumbuhkan kemandirian dalam segi finansial dan produktifitas bagi pengembangan ekonomi bangsa. Selain peran pemuda sebagai wirausahawan yang sangat dibutuhkan, peran pemuda juga dibutuhkan dalam menentukan arah regulasi dan optimalisasi kesiapan infrastruktur.

Pada 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data demografi, jumlah pemuda di Indonesia mencapai 61,8 juta orang atau 24,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yaitu mencapai 252 juta orang. Secara kuantitas, angka 24,5 persen ini cukuplah besar.

Indonesia segera menyongsong era bonus demografi pada 2020-2035, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang diprediksi sebesar 297 juta jiwa.

Bonus demografi menjadi peluang yang sangat strategis bagi Indonesia untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Syaratnya, negara membutuhkan pemuda-pemudi unggul yang memiliki kualitas dan visi yang besar dalam menatap dunia. Anak muda dapat berdaya untuk berkreasi sekretif mungkin untuk Indonesia.

Yang Muda Yang Berkreasi

Hasil survai khusus ekonomi kreatif tahun 2016 mengatakan, sebanyak 17,8 persen pemuda Indonesia terjun dalam dunia ekonomi kreatif. Data BPS menyebutkan bahwa Industri Kreatif hari ini menyumbang tidak kurang dari 7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebuah kontribusi yang tidak bisa dianggap kecil. Sudah saatnya pemuda Indonesia menjadi motor utama penentu perubahan Indonesia. Bonus demografi menjadi salah satu kesempatan untuk memastikan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.

Semanagat saja belum cukup. Diperlukan adanya sinergi dari beberapa lembaga untuk meningkatkan kreativitas pemuda dalam pembangunan ekonomi. Diantaranya dukungan pemasaran, kebijakan, serta permodalan.

Semangat dalam Ketimpangan

Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Usia produktif antara 15-64 tahun pun menjadi potensi. Nah, potensi ini tidak bisa dianggap hal yang biasa saja, namun perlu ada kreativitas dalam pengembangannya. Jika salah dalam penanganannya akan berdampak negatif dikemudian hari. Oleh karena perlu sekali memanfaatkan potensi tersebut. Salah satunya dengan mencetak pengusaha muda dan tak sekadar menjadi pekerja.

Data yang diperoleh dari BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2017 tercatat sebesar 131,55 juta. Naik sebesar 3,88 juta dibandingkan tahun 2016. Sementara pengangguran tercatat sebanyak 7,01 juta orang. Meski berkurang jika dibandingkan pada tahun 2016. Begitupun Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perkotaan cenderung lebih tinggi (6,50%) dibandingkan di pedesaan (4%).

Lapangan kerja yang tersedia belum mampu mengakomodasikan pengangguran yang mayoritas lulusan di bawah SLTA (46%). Tenaga kerja di sektor informal meningkat dari 58,28 persen ke 58,38 persen di tahun 2017. Peningkatan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor informal menunjukkan bahwa kebanyakan tenaga kerja rentan terhadap dampak inflasi.

Sejak 2016, tenaga kerja asing mulai meningkat jumlahnya di Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain karena ditetapkannya kebijakan bebas visa kunjungan yang lemah dalam pengawasan. Investasi cina yang meningkat sejalan dengan penggunaan tenaga kerjanya, dan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kebijakan pendidikan di Indonesia belum berdampak positif terhadap indikator keberhasilan pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan tidak berpengaruh terhadap peningkatan APM. Industri ekonomi kreatif Indonesia masih didominasi lulusan SMA sederajat (52,2 persen). Sehingga diperlukan dukungan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Di sektor kesehatan, bantuan program kesehatan belum merata. Demikianhalnya terhadap akses gizi. Ketimpangan antara wilayah barat dan timur masih kentara.

Semangat Sumpah Pemuda telah dihadapkan pada berbagai ketimpangan. Berhasil atau tidaknya kinerja pemerintah dapat dilihat dari berapa besar ketimpangan kesejahteraan yang dialami warganya. Dengan adanya ketimpangan kinerja ekonomi menjadi tidak optimal, dikarenakan masih ada sumber-sumber ekonomi yang nganggur (idle). Demikian halnya jika ada wilayah yang masih mengalami ketimpangan, hal menandakan masih ada sumber daya di wilayah tersebut belum optimal, termasuk ketimpangan antara desa dan kota. Indonesia banyak memiliki potensi, namun dalam proses pembangunan belum memberdayakan potensi tersebut dengan maksimal. Negara harus segera memandu jalannya perekonomian agar lebih harmonis, sehingga ketimpangan tidak menjadi-jadi. Karena jika dilihat secara ekonomi maupun politik, ketimpangan mengakibatkan kinerja pembangunan tidak optimal.

Menelisik data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ditengah perlambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5%. Dari pertumbuhan Indonesia, sekitar 54% berasal dari konsumsi rumah tangga. Jika ditambah dengan konsumsi pemerintah bisa mencapai 60%. Ekspor-impor Indonesia pertumbuhannya mengalami negatif, mengalami penurunan. Ironinya, konsumsi rumah tangga yang besar tidak diimbangi dengan laju investasi, bahkan impor konsumsi Indonesia malah naik. Menjadi suatu hal merugi bagi Indonesia jika potensi konsumsi besar tersebut diramaikan oleh produk-produk impor. Lambat laun, hal demikian akan berdampak semakin nyamannya ketimpangan yang terjadi.

Pada triwulan I dan II tahun 2016 lebih banyak disumbangkan oleh sektor jasa. Pengamat ekonomi menilai sektor jasa merupakan sektor non tradable atau tidak menghasilkan barang dan tidak ada barang yang didagangkan. Indonesia memiliki jumlah penduduk besar, jika hanya mengandalkan sektor jasa, akan sedikit tenaga kerja yang diserap. Beda halnya jika sektor jasa bisa menghasilkan produk dengan melibatkan pemilik modal dan tenaga kerja. Sehingga seluruh faktor produksi menikmati kinerja ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tak hanya didominasi oleh sektor konsumsi, tapi juga sektor produksi, investasi termasuk pertumbuhan sektoral yang memiliki daya saing, seperti karet dan CPO. Kenyataan yang ada, sektor tradable dan non tradable mengalami ketimpangan pertumbuhannya. Pertumbuhan industri baru 21%, meskipun dalam lima tahun sebelumnya mencapai 24%. Bersyukur, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar. Diperlukan strategi dalam mengolah SDA tersebut sehingga menghasilkan nilai tambah.

Gini ratio Indonesai mencapai 0,39. Meski data yang dirilis oleh BPS merupakan data pengeluaran, bukan pendapatan. Ketimpangan pengeluaran ini sudah menghasilkan angka yang besar. Apalagi jika diukur dengan ketimpangan pendapatan, pastinya akan lebih lebar lagi.

Indonesia memiliki SDA yang luar biasa, namun sayangnya, sekitar 80% ekspor Indonesia masih berupa produk komoditas. Sedangkan ekspor manufakturing baru 8,6%. Berbeda jika dibandingkan negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia. Padahal mereka beberapa tahun lalu masih belajar dari Indonesia.

Hal ini berujung pada arah ekspor yang dilakukan pemerintah Indonesia. Yaitu pada negara-negara industri seperti Amerika dan Jepang. Ini dilakukan, lantaran hanya mengandalkan eskpro komoditas saja. Berbeda halnya jika Indonesia sudah memiliki banyak produk-produk ekspor yang dimiliki. Negara-negara Timur Tengah bisa menjadi negara yang pertama bersedia menampung produk Indonesia. Objek MEA Keran perdagangan ASEAN telah terbuka. Selama satu tahun terakhir, kenaikan barang kondumsi ke Indonesia meningkat. Sedangkan untuk barang bakau dan penolong malah menurun. Jika bahan baku dan penolong minus, mungkin bisa sjaa memberikan peluang baik, yaitu dengan munculnya industrialiasai. Tapi kenyataannya industri manufacturing masing dibawah. Hal ini menandakan tidak adanya pergerakan dari industri. Maka terjadi de-industrialisasi, sehingga kebutuhan konsumsi rumah tangga lebih banyak diperoleh dari impor. Produk impor yang masuk ke Indonesia selama satu tahun terakhir berasal dari negara-negara ASEAN, dan impor terbesar adalah impor pangan. Indonesia menjadi objek MEA. Apakah Indonesia akan terus menjadi objek? Berbagai upaya pun dilakukan.

Setidaknya sudah ada 12 paket stimulus fiskal di tahun 2015. Paket stimulus yang diharapkan bisa meningkatkan investasi, justru kenyataannya berbeda, investasi malah menurun. Di Trwiulan I 2016, investasi yang tumbuh, hanya investasi fisik, sedangkan investasi non fisik justru minus 2%. Investasi non fisik ada di sektor riil, bisa berupa investasi modal dan membangun industri. Sedangkan triwulan II, investasi menurun. Hal ini memberikan gambaran menurunnya investasi, salah satunya disebabkan karena implementasi paket tidak berjalan. Sehingga paket-pekat stimulus belum menjawab permasalahan.

Tahun 2015, ada ketertarikan investasi yang mau masuk karena iming paket yang dijanjikan pemerintah. Tapi realisasi yang mendapat persetujuan dari BPKM tadi hanya sekitar 35%. Berbeda pada tahun sebelumnya bisa mencapai 50%. Realisasi investasi di Indonesia masih didominasi sektor tersier. Sampai dengan semester pertama 2016, PMA meski ada peningkatan investasi, tapi penyerapan tenaga kerja turun. Karena industri PMA yang padat karya lay off, sementara investasi dan industri manufactur baru di Indonesia berada di sektor industri tersier. Ini yang menimbulkan peningkatan investasi dan penurunan kesempatan kerja.

Satu hal yang perlu mendapay perhatian lebih. Di wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya besar dan perbatasan pertumbuhan ekonomi di bawah PDRB. Hal ini bila dikaji secara politis sangat beresiko tinggi, disamping itu wilayah tersebut juga mempunyai tingkat ketahanan yang rentan. Pertama memiliki sumber daya yang luar biasa, dan daerah perbatasan. Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka bisa melepas dari NKRI.

Jika industri yang dikembangkan bukan merupakan industri yang memiliki nilai tambah. Artinya sektor perkembunan, pertanian akan tetap menjadi sektor tradisional. Beda halnya jika, sektor tradisional dapat dihubungkan dengan industri, sehingga ada kepastian permintaan. Sehingga ketika panen raya, harga tidak jatuh. Karena ada kepastian harga dan permintaan sehingga memberikan insentif buat petani, sehingga sektor pertanian akan terus sustainable berproduksi.

Industri pun akan demikian. Dengan adanya industri pengolahan dan sebagainya menciptakan produk, sektor perdagangan ,keuangan dan transportasi sehingga menjadi pembentuk prime mover pertumbuhan ekonomi, karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini mampu menarik gerbong sektor tradisional sehingga memiliki nilai tambah. Seperti produk turunan kelapa sawit dan karet. inilah yang akan menciptakan suatu pertumbuhan yang inklusi. Pertumbuhan yang mampu menggerakkan seluruh swadaya yang ada di perokomian.

Perlu jiwa-jiwa kreatif dan nasionalis untuk mengurak ketimpangan ekonomi menjadi pemerataan ekonomi dan pembangunan. Terus semangat ekonom muda Indonesia!