DepokNews–Ratusan pelajar dari SMPIT Al hikmah Cipayung, kemarin, Selasa (14/02/20) menggeruduk gedung dewan, tidak tanggung-tanggung, mereka langsung menduduki ruang paripurna, yang merupakan ruangan khusus untuk para anggota dewan bersidang. 50 kursi milik anggota dewan terhormat, semuanya diduduki oleh para pelajar tersebut, bahkan hampir seluruh tempat duduk dibagian balkonpun turut pula diduduki

Kedatangan para pelajar dari SMPIT Al Hikmah tersebut, dalam rangka kegiatan outing class, sebanyak 185 siswa yang didampingi oleh 13 orang guru, sengaja datang kegedung dewan, dengan tujuan untuk mengenal lebih dekat, lembaga yang menjadi tempat para wakil rakyat bersidang.

Layaknya para anggota dewan saat bersidang, para pelajar tersebut, mengikuti kegiatan yang dikemas seperti sedang berlangsung acara sidang paripurna. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, kemudian mereka menyimak penyampaian yang diberikan oleh pimpinan sidang yaitu tiga orang anggota dewan yang berasal dari fraksi PKS, masing-masing Habib Syarif Gasim, Imam Musanto dan Ade Firmansyah.

Kepada para pelajar, Imam Musanto menjelaskan tentang sejarah keberadaan DPRD Kota Depok.

“Sejarah DPRD Depok berawal dari ditetapkannya Depok menjadi kota madya, yaitu pada tahun 1999, persisnya tanggal 3 september 1999, maka sejak saat itu DPRD kota Depok ada,” jelas Imam Musanto.

Imam Musanto mengingatkan, bahwa untuk menjadi anggota dewan, harus dengan niat yang lurus, sebagai bentuk pengabdian, bukan untuk memperkaya diri,

“Kalau mau kaya raya bukan disini tempatnya. Cita-cita menjadi orang kaya bagus, yang penting kekayaan di peroleh dengan jalan yang halal dan kekayaan tersebut bisa bermanfaat bagi orang banyak, harus punya rasa peduli kepada sesama,” tegas Imam Musanto.

Sementara itu Ade Firmansyah mengatakan, bahwa anggota dewan memiliki beban dan tanggung jawab yang berat, namun begitu anggota dewan memiliki hak imunitas.

Hak imunitas sendiri adalah kekebalan hukum dimana anggota dewan tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, maupun tulisan dalam rapat-rapat dewan. Namun, hak imunitas ini bisa digunakan sepanjang anggota tidak melanggar yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

Memasuki sesi tanya jawab, para pelajar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertanya langsung dengan anggota dewan yang semuanya berasal dari fraksi PKS, meski mereka rata-rata, siswa yang baru duduk dikelas 8, namun pertanyaannya sangat kritis, salah satunya Danisa Azahra, yang menanyakan apa tanggapan anggota dewan, dengan rencana penghapusan ujian nasional.

Terkait dengan pertanyaan tersebut, Habib Syarif Gasim langsung merespon, bahwa menurut habib Syarif Gasim, penghapusan ujian nasional adalah kewenangan pemerintah pusat, sehingga sebagai anggota dewan, hanya bisa mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, namun secara pribadi, habib Syarif Gasim sepakat dengan keputusan untuk penghapusan ujian nasional, menurutnya, ujian nasional itu tidak fair, karena ada siswa yang sehari-harinya pintar, tapi tidak lulus dan sebaliknya, ada siswa yang dianggap biasa-biasa saja, tapi lulus.

Selesai sesi tanya jawab, acara ditutup dengan pembacaan do’a yang dipimpin oleh Gufron, salah satu siswa yang ikut dalam kunjungan ke gedung dewan.

Ditulis oleh Husaini aspri HSG // foto dokumentasi Eman Sulaeman.