Menu

Dark Mode

Supaya Proposionalitas,  Golkar Setuju Penambahan Dapil Pileg di Depok

Menu

Dark Mode

Politik

DPD PKS Depok Berharap, KPU Respon Permintaan Masyarkat Untuk Tambah Dapil

badge-check


					 Humas DPD PKS Kota Depok, Bramastyo Bontas Perbesar

Humas DPD PKS Kota Depok, Bramastyo Bontas

DepokNews — DPD PKS Kota Depok mengharapkan penataan daerah pemilihan (Dapil) dari KPU Kota Depok bertambah menjadi sembilan atau 10 Dapil. Hal tersebut disampaikan Humas DPD PKS Kota Depok, Bramastyo Bontas saat berbincang dengan media, Selasa (20/2).

Menurut pria yang akrab disapa Bram tersebut, ada beberapa pertimbangan pihaknya sangat mendukung penambahan dapil seperti yang santer disuarakan sebagian warga Depok yang tergabung dalam Forum Warga.

Ia menguraikan, seperti dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan,  sangat tidak proporsional untuk Aleg di Dapil yang terdiri dari satu kecamatan dengan 6 kelurahan, tentu berbeda dengan Dapil yang memiliki dua atau tiga kecamatan.

“Misalkan satu Dapil untuk satu kecamatan ada enam kelurahan, akan Aleg lebih berat ketika mengikuti Musrenbang yang memiliki dua atau tiga kecamatan, jika tetap enam kelurahan, mereka akan mengikuti 18 Musrenbang tingkat kelurahan, akan repot jika jadwalnya bersamaan, termasuk musrenbang tingkat kecamatan,” tutur Bram.

Ia menilai, satu daerah pemilihan dengan satu kecamatan sangat idealis dalam penentuan jumlah daerah pemilihan, selain secara geografis, jumlah penduduk juga kesamaan dalam kearifan lokal.

Artinya, sambung Bram, aspirasi masyarakat tidak imbang untuk satu Aleg dengan satu kecamatan dibandingkan satu anggota legislative dengan tiga kecamatan.

“Jika hanya 6 daerah pemilihan saja di Kota Depok, maka terjadi pelanggaran terkait prinsip proporsionalitas, integralitas serta kohesivitas terkait penyusunan Dapil,” paparnya.

Padahal, dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 4 poin a menyatakan, Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis dan mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.

“Maka jumlah daerah pemilihan 6 seperti pada periode 2014-2019 memberikan ketidak adilan kepada masyarakat dan wakilnya yang membawahi satu daerah pemilihan dengan dua atau tiga kecamatan,” pungkasnya.

Berita terkait:

Menu

Dark Mode

Supaya Proposionalitas,  Golkar Setuju Penambahan Dapil Pileg di Depok

Supaya Proposionalitas,  Golkar Setuju Penambahan Dapil Pileg di Depok

Facebook Comments Box

Read More

Driver Ojol Jabodetabek Tolak Wacana Potongan Komisi 10 Persen, Sebut Skema 20 Persen Masih Ideal untuk Menjamin Keberlanjutan

21 July 2025 - 12:52 WIB

Program Pendampingan Lanjutan dan Donasi Barang Layak Pakai di Yayasan Madinatul Quran Al Amri

21 July 2025 - 09:11 WIB

Dari Depok untuk Indonesia: Menumbuhkan Anak Hebat, Menuju Masa Depan Gemilang

20 July 2025 - 15:28 WIB

Kegiatan PKM antara Universitas Gunadarma dan KOOD Berbudaya untuk Identifikasi dan Pemetaan Lokasi Kawasan Edu Argowisata di Kota Depok

20 July 2025 - 15:18 WIB

Pengabdian kepada Masyarakat Gunadarma Dorong Inovasi UMKM melalui Workshop Digitalisasi Konten dan Strategi Pemasaran Live Selling

20 July 2025 - 05:26 WIB

Trending on Ragam