DepokNews–Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok memberikan pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk seluruh kelurahan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender DPAPMK, Bety Setyorini mengatakan pelatihan bertujuan memberikan pedoman bagi setiap kelurahan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.

“Kelurahan merupakan bagian dari Perangkat Daerah (PD) karena sudah mengelola anggaran sendiri. Dengan demikian, mau tidak mau mereka juga harus menyusun Gender Budget Statemen (GBS) yang diperoleh dari analisa dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan,” tuturnya di Gedung Dibaleka 1 Balai Kota Depok belum lama ini

Dikatakannya, dari analisa yang dilakukan, pihak-pihak yang potensial mendapatkan porsi yang sedikit bisa lebih diperhatikan hak-haknya. Mereka pun bisa mendapat porsi pembangunan yang sama.

Lebih lanjut, ucap Bety, dari mulai mendapatkan akses pembangunan, akses berpartisipasi dalam pembangunan, akses misi kontrol dalam pembangunan. Dan juga mendapatkan manfaat yang sama.

“Berdasarkan peraturan yang ada, ini menjadi tugas daerah untuk bisa menyusun anggaran responsif gender,” katanya.

Dirinya menjelaskan, pelatihan serupa sudah dilakukan sejak tahun 2013, pihaknya berkerja sama dengan Intitut Pertanian Bogor (IPB) dari Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA). Namun, memang akhir-akhir ini lebih intens dilakukan.

“Ini sebuah konsekuensi, PPRG merupakan prasyarat yang harus dilakukan untuk melaksanakan stategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Bisa dilakukan percepatan, salah satunya melalui penyusunan anggaran responsif gender,” terangnya.

Dirinya menambahkan, dari 63 kelurahan yang ada dibagi menjadi tiga kelas dengan hari yang berbeda guna mencegah penularan Covid-19 dan timbulnya klaster baru di area perkantoran. Selain itu, pelatihan juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kami berharap diakhir kegiatan semua peserta sudah bisa membuat Gender Budged Statmen (GBS) dengan baik. Agar bisa terwujud perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender,” pungkasnya.