Mohammad Thamrin (Foto: Mia Nala Dini-DepokNews)

DepokNews– Dinas Pendidikan Kota Depok, Muhammad Tamrin mengungkapkan bahwa gaji honorer di Kota Depok dihitung berdasarkan masa kerja.

“Sudah dua tahun ini untuk penggajian gaji guru honor itu sudah berdasarkan masa kerja guru dan juga berdasarkan pendidikan ,”ujarnya usai melaksanakan upacara hari guru di Kawasan Grand Depok City. Senen (25/11/2019)

Dijelaskan Tamrin untuk guru SD yang masa kerjanya di bawah 5 tahun mendapatkan gaji RP 1.250.000 ,kemudian untuk guru SMP mendapatkan gaji sebesar Rp 1.500.000

” Sementara yang 5 tahun ke atas sampai 10 tahun ada yang sudah dapat Rp Rp 2000.000. Dan di atas 15 tahun atau 12 tahun mendapat gaji Rp 2.750.000 . Jadi gaji berdasarkan masa kerjanya tidak disamaratakan kasihan yang guru sudah 9 tahun mengabdi disamakan dengan guru baru itu kalau kita,”ungkapnya.

Selain Itu pihaknya juga memberikan dana stimulan untuk guru swasta di Kota Depok yang bersumber dari APBD dengan nominal Rp 100.000.

“Walaupun besaran nya Rp 100.000 per bulan itu hanya stimulan karena jumlahnya luar biasa untuk guru PAUD saja itu 6 ribuan jumlahnya. Dan angka itu juga sama diberikan kepada guru madrasah ,”ujarnya.

Selanjutnya Tamrin juga mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan dana bantuan operasional sekolah untuk Siswa miskin ditingkat SD dan Madrasah Ibdtidaiya.

“Itu tiap siswa kita kasih sebesar Rp 2000.000 Persiswa. Kemudian untuk SMP dan MTs itu sebesar Rp3.000.000 per tahun sementara untuk SMA bantuan untuk siswa yang rawan di drop out sebesar Rp2.000.000 per siswa per tahun ,”katanya.

Dikatakan Tamrin semua bantuan tersebut diajukan oleh sekolah masing-masing kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial .

“Jadi apakah benar masuk kategori miskin atau tidak makanya harus diverifikasi dari dinas sosial karena kita juga tidak ingin sembarangan. kan datanya harus valid dan masuk dalam basis data terpadu,”bebernya.

Ditambahkan Tamri untuk tahun 2020 para guru-guru swasta yang memiliki NUPTK akan diberikan tunjangan untuk mendapatkan BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Jadi ada kewajiban pemberi kerja 4 porsen dan perkerja 1 persen. Jadi kami ingin memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan buat guru”tuturnya.