DepokNews– Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi El Fouz enggan membentuk poros ketiga dalam pilkada Kota Depok. Hal tersebut disampaikan Farabi saat menjadi pembicara dalam acara bincang siang bersama wartawan DMC di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok. Kamis (13/8/2020).

Menurutnya poros ketiga tidak relevan untuk saat ini. Sebab menguntungkan Paslon lainnya.

” Kami sudah hitung poros tengah tidak relevan saat ini. Tapi kita kembali lagi ke DPP karena semua keputusan ada di sana dan kami akan tetap taat pada ad/art partai,”ujarnya.

Farabi juga menginginkan perubahan Kota Depok di Pilkada mendatang.
Untuk itu dalam pilkada akan memilih pemimpin baru yang akan membawa Depok yang lebih baik atau sesuai dengan aspirasi partainya.

“Depok harus berubah menjadi yang lebih baik lagi,” kata Farabi.

Farabi menyoroti Kota Depok yang harus dilakukan perubahan. Diantaranya, memperbanyak jumlah Madrasah di Depok. Pasalnya, selain sebagai alternatif pendidikan tingkat SMP dan SMA juga mengakomodir kepentingan banyaknya warga muslim. Apalagi, lanjutnya, jumlah Sekolah Negeri di Depok masih minim.

Dalam bidang kesehatan, lanjutnya, juga perlu menambah jumlah Puskesmas di Depok. Terlebih lagi, dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat tanpa kekhawatiran di tolak RS.

“Seharusnya Puskesmas mempunyai peran penting mewujudkan Kota sehat Depok. Selama ini lebih banyak kuratif, untuk preventif dan sosialisasi di masyarakat masih kurang. Kota Depok lho dekat dengan Ibu Kota, seharusnya bisa gratis berobat dengan KTP. Belum lagi, RS harus ditambah idealnya,”ujar Farabi yang dokter spesialis anak ini.

Sementara itu, dalam politik dirinya mengambil sikap bahwa sudah ada kedekatan dengan salah satu bakal calon. Hanya saja, lanjutnya, untuk membuat poros tengah dirinya menilai akan menguntungkan salah satu calon karena salah satu pasangan solid dalam jumlah.

“Kita sesuai dengan AD-ART partai dalam menjalankan roda organisasi. Tapi, kalau untuk poros tengah dari DPP menghendaki ya itu Sah saja. Karena keputusan ada di DPP karena berdasarkan survei dan pertimbangan,” pungkasnya.