Oleh: Sapto Waluyo (Center for Indonesian Reform)

            Stasiun televisi CNN Indonesia (2/10/2020) memulai tradisi positif dengan menggelar dialog pemilihan kepala daerah Kota Depok dari dua kubu antara calon wakil walikota Afifah Alia (AA) dengan Imam Budi Hartono (IBH) bernomor urut 2. Meskipun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok belum menyelenggarakan forum debat kandidat secara resmi. Agar masyarakat dapat mengetahui visi, misi dan program yang ditawarkan tiap kandidat.

            Acara bertajuk “Adu Kuat Duel Petahana di Pilkada Depok” itu, selain menghadirkan kedua calon wakil walikota, juga menampilkan Siti Zuhro, pengamat senior LIPI. Pembawa acara Reinhard Sirait mengawali diskusi soal pecah kongsi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dengan Gerindra yang pernah mengusung Mohammad Idris dan Pradi Supriatna sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2015-2020. Idris sekarang menggandeng Imam Budi Hartono, sementara Pradi bersama Afifah.

            Partai politik yang mengusung Pradi-Afifah memang cukup banyak dengan total 32 kursi DPRD Kota Depok, dimotori Gerindra dan PDIP membentuk Koalisi Depok Bangkit. Sementara PKS berkolaborasi dengan Demokrat dan PPP (total 17 kursi DPRD) ditambah dukungan Partai Berkarya membangun Koalisi Tertata Adil Sejahtera. Dalam pilkada, sosok kandidat lebih berpengaruh ketimbang afiliasi partai, kecuali partai yang memiliki basis kader dan massa militan. Karena itu, acara dialog dan debat kandidat menjadi penting untuk menentukan sikap agar warga pemilih tidak membeli kucing dalam karung, kandidat yang tidak jelas rekam jejak dan kapasitasnya.

Proses Wawancara

            Pembawa acara mulai dengan pertanyaan kepada AA, apa hal baru yang dibawa sebagai calon Wawali? AA tampak ragu menjawab, ia hanya menyatakan ditugaskan partai untuk berpartisipasi dalam pilkada Depok. Pembawa acara menanyakan ulang, sebagai satu-satunya kandidat perempuan: apa hal baru yang dibawa? AA akhirnya menjawab, sebagai kandidat perempuan: semoga bisa menambah semangat pemilih perempuan. Demikian pula sebagai pelaku usaha, semoga bisa mendorong birokrasi yang bersih, transparan dan profesional.

            Pertanyaan beralih ke IBH: sebagai anggota DPRD Kota Depok 2 periode dan kemudian dilanjutkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat juga 2 periode, apa yang akan dibawa ketika hijrah dari legislatif ke eksekutif? IBH tidak menjawab langsung, tapi minta izin untuk membacakan pantun agar suasana tidak kaku. “Ketipak ketipuk suara gendang/ merdu shalawat bertalu-talu/ warga Depok ayo berdendang/ tangan tak berjabat hati berpadu… Si Pitung jawara Betawi/ jago silat pintar mengaji/ Nyok kite dukung bang Kiyai/ Mantep wakilnya Alumni UI.”

            IBH menyebut di level nasional ada insinyur Jokowi sebagai Presiden, di Jabar ada insinyur Ridwan Kamil sebagai Gubernur. Maka di Depok mungin perlu insinyur untuk memimpin. Sebagai alumni FTUI akan memberikan solusi kongkrit. Sebagai jembatan lintas parpol dan kelompok untuk membawa aspirasi masyarakat Depok. Mengenai birokrasi Pemkot, ada yang sudah baik dilanjutkan, tapi ada yang belum dan akan dilakukan. Transparansi sudah berjalan dari tingkat kota hingga RT/RW.

            Pembawa acara langsung mengkonfrontasi pernyataan AA tentang Pemkot yang belum transparan kepada IBH, dan sebaliknya penegasan IBH tentang kondisi Pemkot ditanyakan langsung ke AA. Menurut AA, mengurus KTP saja masih menunggu lama di Depok dengan alasan macam-macam, begitu pula mengurus akte kelahiran anak. Sebagai pelaku usaha selama 18 tahun juga mengalami sulitnya mengurus perizinan usaha. “Depok seperti auto-pilot, Kepala Dinas bekerja masing-masing. Kalau terpilih,maka kami akan benahi birokrasi Depok,” kata AA.

            Sayang sekali ketika pembawa acara akan menanyakan balik ke IBH, sambungan telepon terputus. Sehingga giliran pertanyaan diberikan kepada AA lagi. Menurut AA, pemkot Depok bayak menerima penghargaan, tapi tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Dapat Adipura, tapi sungai di Depok seperti tempat sampah yang panjang. Warga Depok sebenarnya tidak butuh penghargaan, tapi butuh kenyataan.

            Ketika saluran telepon tersambung, IBH menjawab pertanyaan tentang pecah kongsi Idris (PKS) dengan Pradi (Gerindra), sehingga mungkin menyebabkan Pemkot jadi auto-pilot? Pecah kongsi itu takdir dalam dinamika politik, tidak hanya terjadi di Depok, tapi beberapa daerah lain juga mengalami. Tapi, mudah-mudahan tidak mengganggu tugas Pemkot melayani publik. “Walikota Idris itu senior saya, sehingga mudah-mudahan saya bisa membantu komunikasi lebih intensif. Apalagi, saya sebagai alumni Ui bisa menjembatani Pemkot dengan Pemda Jabar atau pemerintah pusat dan stakeholders lain,” ujar IBH.

            AA juga ditanya tentang pecah kongsi itu, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi di masa datang? Saat ditetapkan sebagai calon pilkada, AA lagsung menyamakan persepsi dengan pak Pradi. Kota yang bersih harus diawali dengan birokrasi yang bersih. Untuk menaikkan PAD dan memecahkan masalah kemacetan, kita harus membangun infrastruktur. Visi-misi kami dirumuskan sebagai hasil pengalaman saya 18 tahun sebagai pengsuha dan juga pengalaman Pradi sebagai Wakil Walikota. Perpaduan antara pengusaha dan birokrat.

            Pembawa acara lalu beralih ke pengamat Siti Zuhro tentang fenomena pecah kongsi dalam pilkada. SZ menjelaskan berdasarkan survei, 90% pasangan pilkada itu diwarnai pecah kongsi antara incumbent Walikota/Gubernur/Bupati dengan wakilnya. Biasanya incumbent 66% menang pilkada jika tetap harmonis, tapi kalau pecah kongsi hanya 12% yang menang. Tapi di Depok kan tidak ada calon baru, keduanya incumbent jadi seru. Berdasarkan UU Pemda, posisi wakil itu hanya menunggu tugas dari Walikota/Gubernur. Pilkada memang tergantung sosok kandidat dan program yang ditawarkan langsung ke rakyat.

            AA ditanya, apakah 12 parpol pendukung koalisinya jadi jaminan untuk mengalahkan dominasi PKS di Depok? Menurut AA, masyarakat Depok ingin perubahan, mereka melihat lemahnya birokrasi dan kurang terlayani. Kami sudah konsolidasi di antara parpol pendukung, sudah ditugaskan agar setiap anggota DPRD dari partai koalisi berbagi tugas untuk mengamankan dapil masing-masing.

            IBH ditanya balik: apakah PKS bersama partai pendukungnya akan bisa mempertahankan posisi? Sebelum menjawab pertanyaan itu, IBH menegaskan sudah lebih 20 tahun tinggal di Depok dan mengurusi masalah Depok, sementara bu Afifah baru 7 bulan di Depok. Soal birokrasi yang auto pilot, masyarakat merasakan berbeda, Ada survei kepuasan warga terhadap pelayanan Pemkot, ternyata sebagian besar (lebih 70% menyatakan puas). Ukuran kinerja yang dipakai harus jelas, jangan hanya baper. Masyarakat juga tidak hanya melihat afiliasi parpol, tapi sosok yang berpengalaman dan relijius. Kami berusaha memenuhi tuntutan masyarakat.

            Berkaitan dengan program yang ditawarkan, IBH menjelaskan antara lain dana bantuan Rp 5 miliar/kelurahan, selama ini sudah diberikan Rp 2 miliar/kelurahan. Jadi ditingkatkan lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja hal itu sebagai drive/pendorong agar SDM kelurahan lebih baik bekerjanya dan infrastruktur pubik lebih lengkap. Pelayanan warga agar lebih mandiri di kelurahan. Kita juga mendorong munculnya 5.000 pengusaha lokal dan 2.000 perempuan pengusaha sebagai pelaku dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, insentif kepada RT/RW ditingkatkan karena mereka garda terdepan pelayanan warga, sehingga support menjadi lebih kuat.

            AA menjelaskan program pembinaan ditargetkan 10.000 pengusaha, sehingga tiap tahun ditargetkan 2.000 pengusaha baru. Untuk itu, kita akan perbaiki fasilitas pasar yang ada dan pusat layanan UKM. Kita dorong industri rumah tangga seperti membuat sabun atau produk lain. Selama ini belum ada dukungan dari Pemda.

Saat ditanya, bagaimana menyelesaikan masalah kamacetan dan tata ruang kota? AA tidak menjawab langsung. Pembangunan masih bersifat Margonda-sentris. Padahal mestinya melebar ke barat dan timur, sehingga meningkatkan ekonomi baru dan menyerap tenaga kerja.

IBH menjelaskan lebih detail. Diawali dengan kebijakan di masa pandemik Covid-19, harus merespon tiga masalah utama (3P), yakni pengangguran akibat PHK, sehingga dibuka lapangan kerja yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ketahanan pangan keluarga, agar tidak ada yang kelaparan di saat pandemi. Kemudian pendidikan diintensifkan dengan menyediakan layanan internet gratis sampai tingkat RT/RW. Tentu harus dikawal guru/pembimbing agar penggunaan internet sesuai dengan keperluan positif. Sebagai anghota DPRD di Komisi IV/Perhubungan, IBH memahami betul problem transportasi di Depok. Alhamdulillah sekarang, jalan-jalan di Depok sudah bagus dibetonisasi, bahkan sampai gang-gang juga diperbaiki. Ada beberapa alternatif tol yang akan mengurangi kemacetan di Margonda, misal di Sawangan itu memunculkan daerah ekonomi baru. Tapi, memang harus dipikirkan dampak yang lebih luas.

Pengamat SZ menyatakan karakter Kota Depok sebagai pusat pendidikan, mestinya program smart city bisa dipraktekkan. Bukan hanya konflik antara petahana yang muncul. Apa program inovatif yang ditawarkan kandidat? IBH apa program inovasinya untuk Kota pendidikan dan kampus? Afifah apa program inovasinya untuk pengusaha? Perubahan yang out of the box, bahkan bisa menjadi role model bagi daerah lain. Concern masyarakat sekarang Pilkada sebaiknya ditunda. Kalau terus dilaksanakan, apa syaratnya supaya berkualitas? Bukan kompetisi kosong belaka. Untuk Afifah: bagaimana perbaikan masyarakat dilakukan? Untuk IBH, bagaimana driving forces menata kota. Masyarakat Depok yang harus diyakinkan (convincing) sangat beragam, melting pot dari berbagai ceruk pemilih: banyak swing voters. Tidak selalu tergantung partai, tapi sosok dan program yang ditawarkan. Bagaimana detail program dana Rp 5 M/kelurahan, bagaimana menumbuhkan 5.000 atau 10.000 pengusaha baru? Program harus bisa dipercaya, agar swing voters beralih, karena tidak punya ideologi.

Program kandidat, menurut SZ, juga harus merespon dampak Covid-19: kesehatan dan perbaikan ekonomi. Empati kepada warga. Di Depok masih banyak warga yang perlu dibantu dari aspek pangan, papan dan kebutuhan lain.

Penilaian Kandidat

Waktu yang terbatas tidak memberi kesempatan cukup tiap kandidat untuk menjelaskan semua program yang ditawarkan. Tapi, dari jawaban yang diberikan dapat dicermati kemampuan dan kapasitas tiap kandidat. Tim Pakar CIR menetapkan 4 kriteria yang dapat dipakai untuk menilai kualitas kandidat, yaitu: 1) Penampilan publik (public appearance) berupaya gaya berkomunikasi dan gestur, 2) Penguasaan masalah yang diajukan pembawa acara/pengamat, 3) Penyajian solusi dan program yang ditawarkan, dan 4) Rekam jejak yang sudah dijalani kandidat selama ini.

Berdasarkan analisis 4 kriteria tersebut secara obyektif, tiap kandidat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kandidat AA, secara penampilan publik tampak kurang siap atau memang sengaja berpenampilan sederhana. Soalnya, sudah ramai sebelumnya foto AA dalam baliho dan spanduk kampanye yang lebih cantik dari aslinya. Gaya berkomunikasi AA juga terkesan kaku karena harus banyak yang disampaikan, tapi justru tidak menggambarkan keaslian gagasan. Kandidat IBH tampak lebih siap dengan berkaos Alumni UI dan memakai blankon khas budaya Jawa, identitas sosial lebh kuat. Latar belakang spanduk pasangan Idiris-Imam juga memperkuat suasana. Sebelum menjawab pertanyaan, IBH mencairkan suasana dengan membaca pantun. Gaya komunikasi lebih rileks dan menyapa semua pihak: kandidat lain, pembawa acara, pengamat dan pemirsa.

Dari segi penguasaan masalah, AA cukup meyakinkan ketika membicarakan masalah pemberdayaan ekonomi warga. Namun, isu utama yang diangkat justru birokrasi Pemkot yang disebut auto-pilot, topik yang tidak dikuasainya. Mungkin AA mengalami proses perizinan usaha, tapi apakah lokasi bisnis/pasarnya benar di Depok atau daerah lain? Aspek itupun kurang diekspolorasi lebih dalam. Sehingga pembawa acara mempertanyakan, bagaimana peran Wakil Walikota (Pradi) dalam Pemkot selama ini, sehingga muncul auto-pilot? Kandidat IBH tidak merespon langsung gejala birokrasi yang tidak efektif, karena sebagai anggota DPRD paham tentang dinamika hubungan di legislatif atau eksekutif (Pemkot) di era multipartai. Tapi, IBH memastikan mengenal baik sosok Walikota Idris dan siap berkomunikasi untuk menjalankan birokrasi secara efektif. Apalagi, posisinya sebagai alumni UI akan dapat menjembatani Pemkot dengan Pemprov dan Pemerintahan Pusat, juga dengan stakeholders lintas parpol dan kelompok. IBH juga fokus dengan masalah transportasi (kemacetan) yang memang merupakan kompetensinya.

Segi penyajian solusi atau program kampanye, kedua kandidat tampak kurang optimal. AA belum menjelaskan bagaimana target 10.000 pengusaha dapat tercapai dalam 5 tahun, apalagi di tengah musim pandemi yang telah merontokkan berbagai potensi ekonomi. Secara khusus, AA juga tidak menjelaskan bagaimana perempuan pengusaha dapat dilahirkan, padahal itu merupakan faktor keunggulan bila disadari. Sebenarnya sejak awal, pembawa acara sudah memancing dengan pertanyaan: apa hal baru yang dibawa kandidat? Namun, jawaban orisinal tidak muncul, mungkin karena AA terpaku dengan bahan yang sudah disiapkan timses. Kandidat IBH bisa menjelaskan menjelaskan dengan rinci, masalah transportasi dan infrastruktur untuk menanggulangi kemacetan. Bahkan sebelumnya, diawali dengan 3 masalah penting yang akan direspon di masa krisis. Namun, belum dijelaskan bagaimana pemanfaatan dana kelurahan Rp 5 M/kelurahan dan insentif RT/RW agar menggerakkan roda ekonomi dan pelayanan sosial warga.

Dari aspek rekam jejak, kandidat AA berpeluang besar sebagai pengusaha (mirip dengan Pradi yang juga berlatar pengusaha). Namun ternyata posisi itu gagal mengantarkannya sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Jabar IX (Sumedang, Majalengka, Subang). Pengalaman birokrasi dan politik yang minim ini bisa jadi kendala tersendiri bila terpilih. Sementara rekam jejak IBH tergolong lengkap, mulai dari Ketua DPD PKS Kota Depok di masa reformasi, lalu masuk ke DPRD Depok selama 2 periode dan dilanjutkan dengan DPRD Provinsi Jabar selama 2 periode. Tugas sebagai legislator telah mendekatkan IBH dengan pejabat eksekutif di berbagai level: dari Walikota, Bupati hingga Gubernur yang menjadi mitra kerja, juga dengan kepala-kepala dinas terkait dengan komisi yang diawasi.

Dengan skala penilaian A (baik), B (sedang), dan C (kurang), maka penampilan Calon Wakil Walikota Depok adalah:

Tabel. Penilaian Calon Wakil Walikota Depok Periode 2021-2026

NoKandidatPenampilan PubikPenguasaan MasalahPenjelasan SolusiRekam Jejak
1.Afifah AliaBBBB
2.Imam Budi HartonoAABA

            Terlihat bahwa Imam Budi Hartono lebih unggul dengan nilai total AABA, sementara Afifah Alia mendapat nilai BBBB. Penampilan perdana ini akan menentukan persepsi publik hingga dilakukan debat resmi oleh KPUD. Juga mempengaruhi pasangan Pradi-Afifah dan Idris-Imam secara keseluruhan di mata warga Depok yang dikenal kritis. []