Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono

DepokNews–Anggota DPRD Jawa Barat yang juga bakal calon Wali Kota Depok dari PKS, Imam Budi Hartono (IBH) mengungkapkan peristiwa wabah Covid-19 ini banyak elemen masyarakat yang terkena imbasnya secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satunya adalah masalah ekonomi warga. Para UMKM mengeluh terhadap omset yang menurun setiap hari, pengemudi ojol kehilangan pendapatan karena masyarakat diam dirumah, dan lain sebagainya.

Selain itu sebagai anggota dewan IBH menyampaikan aspirasi atau permasalahan ekonomi yang dihadapi saudara saudara kita di bidang pendidikan terutama pengelola SMK dan guru guru SMK swasta.

“Saya sangat berharap hal ini menjadi perhatian Pemerintah baik Walikota, Gubernur dan Presiden tentunya. Memang yang disampaikan oleh mereka dimasing masing kewenangannya,”ujar IBH melalui keterangan resminya. Kamis (26/3/2020).

Beberapa hal memang terkait masalah kebijakan yang bisa menyambung proses peran swasta dalam membantu pemerintah dibidang pendidikan. Tetapi juga terkait dengan bertahannya hidup dalam situasi wabah Covid-19 ini.

“Adapun aspirasi dan pesan yang mereka sampaikan seperti kita bisa baca pesan dibawah ini. Berkenaan situasi dan kondisi saat ini terutama keadaan guru guru kami di Sekolah SMK swasta Kota Depok,”ujarnya.

Sehubungan bencana wabah yang dialami dunia berimbas kepada terhentinya semua kegitan terutama bidang pendidikan. Maka dengan keadaan guru guru swasta saat ini sangat miris dengan tidak adanya pemasukan dari sekolah karena diliburkan mengakibatkan kesejahteraan guru kami patut diperhatikan kelangsungannya selama mereka berada dirumah.

“Point pertama menyikapi hal diatas kiranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dana BPMU provinsi yang memang diperuntukan tiap tahun untuk gaji guru guru kami bisa dipercepat dan bisa segera dicairkan, sebab itu salah solusi yang sangat mungkin dilakukan pihak Dinas Pendidikan Provinsi,”ujarnya

Yang ke-dua pemerintah Pusat terkait dana BOS termin kedua juga bisa segera dicairkan karena sekolah SMK Swasta saat ini bebannya sangat berat dengan terhentinya kegiatan pendidikan di sekolah.

” Kemudian ke tiga Pemda Kota Depok dan Bank BNI, sekarang ini ada ribuan dana PIP/KIP siswa SMK Kota Depok tertahan di bank BNI tidak bisa dicairkan terkendala birokrasi yang sangat sulit. Padahal semua pengajuan, syarat, seleksi kami pihak sekolah yang melakukan .tapi anehnya BNI Depok tidak memperbolehkan kami pihak sekolah untuk mengambilnya secara kolektif padahal banyak kota lain bisa mengambil secara kolektif,”Katanya.

Dalam kondisi sekarang ini dana tersebut sangat dibutuhkan oleh orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan siswanya selama dirumah.Besarannya antara 500 ribu – 1 juta per siswa itu sangat membantu pihak sekolah dan siswa dalam rangka pembiayaan siswa. Dan pada akhirnya untuk gaji guru guru kami.

“Mohon kiranyaa pihak Pemkot Depok bisa membantu agar pihak sekolah bisa mengambil dana tersebut di BNI karena itu memang hak siswa kami. Dana tersebut bahkan ada yang 2 tahun tertahan di Bank BNI,”ujarnya

Yang ke empat pemerintah Pusat: tentang sertifikasi guru agar bisa di dorong dicairkan sangat membantu perekonomian guru dalam kesulitan ekonomi sekarang ini.

“Aspirasi ini saya sampaikan secara langsung melalui media dan juga kepada pihak pihak yang bisa mempercepat membantu memecahkan masalah. Baik Anggota DPRD Dapil Kota Depok Kota Bekasi, Wakil Ketua Komisi 5 Bidang Pendidikan Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Sekda Kota Depok, DPR RI Dapil Kota Depok Kota Bekasi,”

” Kita akan evaluasi dalam pekan ini agar ada tindak lanjut dari surat ini. Terakhir semoga Allah memberikan kekuatan kita semua dalam menghadapi wabah Covid-19 dan situasi ini. Amin,”tuturnya.