DepokNews- Jelang Pilkada Kota Depok 2020, DPD PKS Kota Depok kembali menggandeng lembaga survei independen. Guna mencari kandidat terbaik dan elektabilitas tinggi untuk diusung pada pesta demokrasi tingkat kota yang akan dihelat 23 September 2020 mendatang.
Ketua DPD PKS Kota Depok, Hafid Nasir mengatakan setelah Pemira, pihaknya juga melakukan survei dari lembaga independen yang bermitra dengan PKS, pekan ini sudah mulai.
“Insya Allah awal Agustus sudah ada hasil,” kata Hafid.
Ia mengungkapkan, survei tersebut diperuntukan bagi nama-nama yang saat ini masuk bursa Pilkada Kota Depok dari eksternal, termasuk petahana Mohammad Idris dan Pradi Supriatna yang diusung PKS di periode sebelumnya.
“Yang disurvei itu semua yang dirasa berpotensi, termasuk petahana, dari kader PKS sendiri kan ingin tahu popularitas dan elektabilitas mereka,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kota Depok ini menjelaskan, survei tersebut dilakukan ke masyarakat. Sebab, pihaknya ingin mengetahui tanggapan murni dari masyarakat. Sedangkan, untuk kader PKS sendiri sudah melaksanakan Pemira pada 7 Juli lalu.
“Ini untuk eksternal dan surveinya ke masyarakat, kami kan ingin tahu tokoh-tokoh mana saja yang memiliki elektabilitas tinggi dan nantinya dilaporkan ke DPW dan DPP PKS, termasuk hasil dari Pemira kemarin. Ini agar proporsional, dari internal ada dan eksternal juga,” paparnya.
Hafid mengatakan, yang disurvei sendiri, ada banyak nama, karena nantinya akan menjadi bahan pertimbangan DPP untuk memutuskan. Ia pun menilai partai lain di Kota Depok pun melakukan hal yang sama dengan PKS.
“Tinggal nanti ketemunya di mana, kita kan tidak tahu juga. Yang jelas, PKS terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain, mana yang bisa kami ajak koalisi. Saya pikir sekarang ini tiap partai belum membuka diri, mereka juga membaca peta politik di Depok, termasuk kandidat yang diusulkan partai nantinya,: katanya.
Ia menerangkan, dari hasil survei tersebut nantinya akan diambil pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota. Namun, segala keputusan merupakan hak prerogatif pusat. Sedangkan, di DPD sendiri sifatnya hanya memberikan laporan.
“Kami tidak berhak memutuskan, sifatnya memberikan laporan,” terangnya.
Sejauh ini, PKS Depok baru melakukan komunikasi politik dengan DPD Partai Golkar. Selanjutnya, di minggu ini, pihaknya akan menyambangi DPC Partai Demokrat Depok, baik untuk silaturahmi maupun membahas terkait Pilkada.
“Sebelumnya kan dijadwalkan ke Gerindra, tapi belum ada konfirmasi lagi. Kemungkinan paling dekat ke Demokrat dulu,” tutup Hafid.(mia)