PNS Depok (istimewa)

DepokNews— Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri menyebutkan bahwa Pegawai Negeri di Kota Depok berjumlah 6.500 orang.

Selain itu Pemerintah Kota Depok juga dibantu oleh tenaga honorer sekitar 6.500 orang. Namun dengan adanya wacana penghapusan tenaga honorer pihaknya akan semakin merasa sulit.

“Untuk seleksi P3K sama seperti seleksi CPNS. Kalau kita adakan kemungkinan (tenaga honorer) akan ada yang tidak lulus, karena kami masih butuh mereka untuk berjalannya roda pemerintahan,” kata Supian Suri saat dikonfirmasi di Hotel Bumi Wiyata. Rabu (12/2/2020).

Selain itu juga, BKPSDM Depok masih menunggu peraturan presiden (Perpres) tentang honor atau pembagian gaji P3K.

Meski pihaknya sudah melakukan seleksi P3K pada 2019 lalu, di mana ada 186 orang yang lulus seleksi itu.

“Tahun lalu kita sudah lakukan perekrutan P3K. Kurang lebih 186 orang, mereka belum bekerja karena kami masih menunggu perpres soal yang mengatur gaji. Jadi kita harus hitung hitung dulu gajinya berapa?. Apakah disamakan dengan PNS, kami belum tahu, masih bleng, “papar dia.

Supian Suri mengemukakan, untuk tenaga P3K juga akan diatur oleh peraturan wali kota tentang kontrak kerja. Di mana, kontrak kerja akan diperpanjang setiap tahun sekali oleh Pemerintah Kota Depok, sebab untuk gaji P3K menggunakan dana APBD Depok.

” Untuk kerjanya sama seperti PNS, bedanya hanya tidak dapat pensiun. Dan juga kalau kinerjanya jelek akan diputus kontraknya, “pungkasnya.

Menurutnya 6.500 pegawai tersebut harus melayani warga kota Depok yang berjumlah kurang lebih 2 juta jiwa. Dari hal tersebut tentunya masih mengalami kekurangan meski ada perekrutan CPNS saat ini.

“Kebutuhan ASN kita besar. Untuk kebutuhan pengawai negeri di Depok sebanyak 13 ribu orang. Masih kurang banyak, ” kata Supian Suri.